KLIKJATIM.Com | Jakarta – Minimnya regenerasi petani menjadi persoalan serius yang mengancam keberlanjutan ketahanan pangan Indonesia. Jika tidak segera diatasi, Indonesia berisiko mengalami krisis pangan akibat kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menilai persoalan pertanian nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, tetapi juga minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya kebanggaan terhadap profesi petani turut memperburuk kondisi regenerasi di sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Jazilul saat memberikan arahan dalam Orientasi Pengurus Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) masa khidmat 2026–2031 di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil tersebut, pertanian seharusnya menjadi profesi yang memiliki kedudukan tinggi karena menjadi sektor utama penyedia kebutuhan pokok masyarakat.
"Pertanian adalah profesi paling purba yang menghasilkan produk primer dan kebutuhan pokok masyarakat. Harusnya profesi ini ditempatkan di posisi tertinggi," ujarnya.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih rendahnya penghargaan terhadap profesi petani. Bahkan, tidak sedikit pelaku pertanian yang enggan menyebut dirinya sebagai petani karena menganggap profesi tersebut kurang membanggakan.
Gus Jazil menilai perubahan pola pikir menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk membangun sektor pertanian. Menurutnya, petani perlu memiliki mentalitas kuat, mandiri, dan berani memperjuangkan kesejahteraan.
"Kita perlu meruntuhkan mindset pasrah pada keadaan. Harus lahir petani-petani militan yang berani menuntut perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka, tanpa harus menunggu hadirnya 'penjajah' untuk membakar semangat tersebut," tegasnya.
Selain persoalan regenerasi, Gus Jazil juga menyoroti lemahnya tata kelola rantai pasok hasil pertanian. Salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya kepastian pasar atau *offtaker* yang mampu menyerap hasil panen petani secara berkelanjutan.
Dia menduga praktik mafia tata kelola turut menghambat upaya swasembada lima komoditas strategis, yakni beras, tebu, garam, kedelai, dan jagung.
Padahal, berbagai regulasi terkait perlindungan petani dan nelayan telah diterbitkan pemerintah. Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Kondisi serupa juga terlihat dalam sejumlah proyek klasterisasi ketahanan pangan yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Karena itu, Gus Jazil meminta DPN Gerbang Tani mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat sektor pertanian. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan ekosistem ketahanan pangan.
"Kami berharap orientasi dan kerja Gerbang Tani ke depan mampu melahirkan petani-petani andalan yang menguasai ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir demi menjamin ketersediaan pangan sekaligus kesejahteraan petani Indonesia," pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
