KLIKJATIM.Com | Jember – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Jumat (30/10/2026) sore. Mereka membawa 18 tuntutan yang mencakup persoalan pendidikan, lingkungan, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), ekonomi, hingga kesehatan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar tersebut mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Mahasiswa melakukan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran di depan Gedung DPRD Jember, Kecamatan Sumbersari. Mereka membawa mobil komando dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.
Setibanya di lokasi, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Guyuran hujan yang mengguyur kawasan tersebut tidak menyurutkan semangat massa untuk melanjutkan aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Dhiya'ul Haq, mengatakan 18 tuntutan yang dibawa merupakan hasil penghimpunan keresahan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat di Jember.
"Ada 18 tuntutan yang kami bawa. Tuntutan ini lahir dari keresahan yang dihimpun teman-teman mahasiswa bersama elemen masyarakat. Kami mengelompokkannya dalam enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan HAM, politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan," ujar Dhiya'ul Haq.
Menurut dia, berbagai persoalan yang disuarakan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut ketidakadilan dan kondisi masyarakat di daerah.
Aksi tersebut turut diwarnai orasi dari dua dosen Universitas Jember, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, Dr. Ikwan Setiawan, S.S., M.A., dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej, Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si.
Dalam orasinya, Ikwan membacakan dua puisi karya penyair WS Rendra dan Wiji Thukul. Sementara itu, Iqbal menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan dari atas mobil komando.
"Kita unjuk rasa saat ini turun hujan, artinya ini sama dengan saat ini, pemerintah harus turun," kata Iqbal yang disambut riuh tepuk tangan massa.
Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah anggota DPRD Jember akhirnya menemui mahasiswa. Namun, tidak ada unsur pimpinan DPRD yang hadir langsung di lokasi. Anggota dewan yang menemui massa berasal dari sejumlah fraksi, di antaranya PKS, Gerindra, Golkar Amanah, PPP, NasDem, dan PDI Perjuangan.
Ketidakhadiran pimpinan DPRD menjadi salah satu hal yang dipersoalkan mahasiswa. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Wakil Ketua DPRD Widarto kemudian dihubungi melalui panggilan video WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, Widarto menyatakan kesediaannya menandatangani tuntutan mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang disuarakan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun, mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka harus ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD dan seluruh fraksi. Mereka menilai penandatanganan oleh perwakilan anggota dewan belum cukup untuk memenuhi tuntutan yang disampaikan.
Dhiya'ul Haq mengatakan mahasiswa akan kembali melakukan pemantauan pada Sabtu (31/10/2026) untuk memastikan komitmen tersebut benar-benar direalisasikan.
"Kami tetap berkomitmen menjalankan langkah konkret gerakan mahasiswa. Aksi ini tidak berhenti hari ini. Jika komitmen tersebut tidak dipenuhi, kami akan melawan bersama-sama melalui aksi selanjutnya," tegasnya.
Selain berorasi, mahasiswa memasang sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif di pagar Gedung DPRD Jember.
Aksi berakhir dengan sejumlah tuntutan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Mahasiswa masih menunggu kesediaan unsur pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Jember untuk menandatangani tuntutan mereka.
Editor : Abdul Aziz Qomar
