KLIKJATIM.Com | Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong agar kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pendidikan menengah bisa lebih cepat disesuaikan dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat di Gresik.
Hal itu disampaikan Yani saat membuka Simposium Nasional bertema “Revitalisasi Sekolah Menuju Gresik Berkarya” di Aula Mandala Bhakti Praja, Kantor Pemkab Gresik, Selasa (8/9/2026).
Gus Yani menilai pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah daerah akan membuat intervensi terhadap kebijakan sekolah lebih terarah. Terutama dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pasar kerja di daerah.
Selama ini, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada di tingkat pemerintah provinsi.
“Kami di tingkat kabupaten ingin bertanggung jawab penuh atas masyarakat kami sendiri. Harapannya, regulasi dalam UU 23 Tahun 2014 bisa ditinjau kembali, sehingga kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikembalikan ke pemerintah daerah,” ujar Gus Yani.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Gresik merupakan salah satu kawasan industri dengan perkembangan investasi yang cukup besar. Kondisi itu harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja.
Untuk lulusan SMA, Pemkab Gresik ingin memastikan mereka memiliki kemampuan akademik yang kompetitif sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas. Sementara lulusan SMK diarahkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Padahal, Pemkab Gresik memiliki visi besar untuk melahirkan lulusan SMA yang kompetitif agar mampu menembus perguruan tinggi favorit nasional. Di sisi lain, standardisasi kompetensi lulusan SMK juga menjadi perhatian utama agar para pemuda Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi daerah,” katanya.
Gus Yani menilai sinkronisasi antara sekolah vokasi dan industri harus dilakukan sejak proses pendidikan. Kurikulum, kompetensi guru, fasilitas praktik hingga pengalaman kerja siswa perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan industri.
Ia juga meminta tenaga pendidik, yayasan, dan pengelola sekolah terus meningkatkan kompetensi. Menurutnya, perubahan teknologi dan kebutuhan industri berlangsung cepat sehingga dunia pendidikan tidak boleh tertinggal.
“Melalui program revitalisasi sekolah vokasi ini, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang adaptif dan melahirkan lulusan yang siap kerja, terampil, serta kompeten di bidangnya,” tegasnya.
Industri Butuh Puluhan Ribu Talenta
Kebutuhan terhadap lulusan vokasi semakin terlihat dari perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. External Relation KEK Gresik, Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti, mengatakan pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan kesiapan SDM.
Menurutnya, masuknya investasi otomatis menciptakan kebutuhan baru terhadap kompetensi, produktivitas, dan budaya kerja. Karena itu, sekolah vokasi perlu menjadi bagian dari rantai pasok talenta bagi industri.
“Dunia vokasi dan industri menjadi satu mata rantai yang harus saling mendukung,” kata Rr Ayu.
Ia menjelaskan, KEK Gresik memiliki mandat untuk mendorong hilirisasi manufaktur. Perkembangan tersebut membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan keahlian spesifik semakin besar.
Sejumlah bidang yang dibutuhkan antara lain metal, energi, logistik, kimia, hingga elektronika.
Berdasarkan proyeksi, KEK Gresik diperkirakan dapat menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun sejak pendiriannya. Bahkan, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 200 ribu orang hingga 2036.
Saat ini terdapat 33 industri di kawasan tersebut. Sebanyak 18 industri telah beroperasi, delapan lainnya berada dalam tahap pembangunan konstruksi, sedangkan tujuh industri masih dalam progres pembangunan.
Dari sisi investasi, nilai investasi di KEK Gresik hingga kuartal II 2026 mencapai sekitar Rp114,4 triliun. Jika ditambah investasi yang telah masuk sebelum kawasan ditetapkan sebagai KEK sebesar sekitar Rp5 triliun, total investasi yang terkait dengan kawasan tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun.
Besarnya investasi tersebut membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil semakin mendesak.
“Harapan kami di industri, dunia pendidikan memberi lulusan atau SDM siap kerja yang memiliki kompetensi,” ujar Rr Ayu.
Menurutnya, pembenahan pendidikan vokasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbarui fasilitas sekolah. Hubungan antara sekolah dan industri harus dibangun sejak penyusunan kurikulum, pemetaan kebutuhan kompetensi, peningkatan kemampuan guru, hingga penyediaan tempat magang dan praktik kerja lapangan (PKL).
Pengalaman siswa di lingkungan industri dinilai penting agar mereka tidak hanya menguasai teori, tetapi memahami standar kerja, kedisiplinan, keselamatan kerja, budaya perusahaan, serta teknologi yang digunakan di lapangan.
Kompetensi guru juga menjadi perhatian. Tenaga pengajar vokasi perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri agar materi yang diberikan kepada siswa tetap relevan.
Melalui revitalisasi sekolah vokasi, Pemkab Gresik berharap pertumbuhan industri dan investasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal. Lulusan sekolah di Gresik diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri yang tumbuh di daerahnya.
“Investasi menciptakan permintaan baru atas kompetensi, produktivitas dan budaya kerja. Dunia vokasi bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan talenta dunia industri,” pungkas Rr Ayu.
Editor : Abdul Aziz Qomar
