KLIKJATIM.Com | Gresik – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gresik menyoroti tingginya porsi belanja operasional dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Dari total belanja daerah sekitar Rp3,606 triliun, belanja operasional mencapai 72,68 persen. Sementara belanja modal hanya 11,92 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Gresik Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (7/9/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Gresik, Khusnul Fiqhan, mengatakan komposisi belanja tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, besarnya porsi belanja operasional dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Belanja operasional yang mencapai 72,68 persen, sedangkan belanja modal hanya 11,92 persen, menjadi salah satu catatan Fraksi Golkar dalam pandangan umum,” ujar Fiqhan.
Menurut Fiqhan, ketimpangan tersebut berisiko menghambat percepatan pembangunan infrastruktur publik. Padahal, sejumlah kebutuhan seperti perbaikan jalan, jaringan irigasi, fasilitas kesehatan dan sarana publik lainnya masih membutuhkan dukungan anggaran.
“Karena itu, Fraksi Golkar mendorong adanya evaluasi terhadap komposisi belanja daerah, khususnya untuk meningkatkan porsi belanja modal pada tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Dalam P-APBD 2026, belanja modal tercatat sekitar Rp429,75 miliar atau 11,92 persen dari total belanja. Sementara belanja operasional mencapai sekitar Rp2,621 triliun.
Belanja operasional tersebut terdiri atas belanja pegawai sekitar Rp1,20 triliun, belanja barang dan jasa sekitar Rp1,19 triliun, hibah sekitar Rp204,4 miliar, serta bantuan sosial sekitar Rp19,8 miliar.
Fraksi Golkar juga menyoroti belanja barang dan jasa yang nilainya hampir menyamai belanja pegawai.
Fiqhan mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan belanja barang dan jasa benar-benar produktif serta memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Belanja tersebut jangan sampai terlalu banyak terserap untuk kegiatan administratif atau seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat,” ujarnya.
PAD Capai Separuh Pendapatan Daerah
Di sisi pendapatan, Fraksi Golkar menilai kemampuan fiskal Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif. Dalam P-APBD 2026, PAD tercatat sekitar Rp1,580 triliun atau 50,01 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara pendapatan transfer berada di angka sekitar Rp1,580 triliun atau 49,99 persen. Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp3,161 triliun.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Gresik yang semakin baik karena kontribusi PAD hampir berimbang dengan pendapatan transfer.
Meski demikian, Fraksi Golkar meminta Pemkab Gresik tidak berhenti pada pencapaian PAD secara keseluruhan. Salah satu sumber pendapatan yang dinilai masih perlu dioptimalkan adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam struktur PAD, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sekitar Rp12,05 miliar atau 0,76 persen.
Fraksi Golkar menilai angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi aset dan usaha yang dimiliki pemerintah daerah.
Karena itu, kinerja BUMD dinilai perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD pada tahun-tahun mendatang.
Soroti Defisit dan Penyusunan APBD 2027
Selain komposisi pendapatan dan belanja, Fraksi Golkar juga mencermati posisi defisit dalam P-APBD 2026.
Dengan pendapatan sekitar Rp3,161 triliun dan belanja sekitar Rp3,606 triliun, terdapat defisit anggaran sekitar Rp445,07 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama sehingga APBD berada dalam posisi berimbang.
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027.
Menurut Fiqhan, pemerintah daerah perlu menyusun APBD 2027 secara lebih realistis dan tidak menjadikan SiLPA dalam jumlah besar sebagai tumpuan untuk menutup kebutuhan anggaran.
“APBD 2027 wajib disusun lebih realistis tanpa bergantung pada SiLPA berlebih,” demikian salah satu catatan Fraksi Golkar.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Fraksi Golkar mendorong peningkatan target PAD pada 2027. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi ekonomi daerah.
Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga diminta melakukan efisiensi dan restrukturisasi komposisi belanja.
Fraksi Golkar mendorong agar porsi belanja operasional dapat ditekan sehingga ruang untuk belanja modal semakin besar.
Bahkan, Fraksi Golkar mengusulkan porsi belanja modal dalam APBD 2027 dapat ditingkatkan hingga mendekati 15-20 persen.
Peningkatan belanja modal tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Fraksi Partai Golkar berharap catatan dan pandangan kritis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan mendalam demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Gresik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegas Fiqhan.
Ia menambahkan, seluruh catatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus kontribusi Fraksi Golkar dalam pembahasan anggaran daerah.
Fraksi Golkar menyatakan siap mengikuti pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan seluruh fraksi DPRD dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
