KLIKJATIM.Com | Gresik – Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir meminta seluruh komisi di DPRD memperketat pengawasan terhadap perencanaan dan realisasi anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dalam APBD dapat berjalan optimal dan tidak berujung pada tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Arahan tersebut disampaikan Syahrul dalam laporan komisi-komisi atas pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan) APBD Gresik 2026 beberapa waktu lalu. Ia meminta setiap komisi mencermati pola realisasi anggaran pada OPD yang menjadi mitra kerjanya.
“Kami mohon di masing-masing komisi pola realisasi diawasi betul. Di APBD murni perencanaan kegiatan sedapat mungkin sudah optimal, karena kalau dimasukkan dalam perubahan tentu menyulitkan realisasi kegiatan dan berpotensi menimbulkan SiLPA yang besar,” ujar Syahrul.
Menurutnya, potensi SiLPA sebenarnya dapat dipetakan sejak proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Karena itu, sinkronisasi antara perencanaan kegiatan, kemampuan pelaksanaan, hingga target realisasi perlu menjadi perhatian sejak awal.
Syahrul juga menyinggung evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perencanaan dan realisasi anggaran. Ia menyebut besarnya SiLPA dapat dipandang sebagai salah satu indikasi adanya persoalan dalam proses perencanaan.
“Dalam evaluasi KPK atas perencanaan dan realisasi anggaran, kalau SiLPA-nya besar dianggap ini adalah bagian dari kegagalan perencanaan,” katanya.
Ia meminta masing-masing komisi mencermati usulan program dari setiap dinas agar kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD murni dapat direalisasikan secara optimal. Dengan demikian, kebutuhan untuk memasukkan banyak program baru dalam APBD perubahan dapat diminimalkan.
Menurut Syahrul, memasukkan kegiatan baru dalam APBD perubahan memiliki tantangan tersendiri, terutama karena waktu pelaksanaannya semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Tentu sangat menyulitkan kalau kita memasukkan perencanaan di perubahan. Misal ada urusan cuaca untuk realisasi pembangunan, hambatan pengadaan karena mepetnya waktu lelang dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 yang akan datang, Ketua DPRD Gresik meminta seluruh pihak tidak hanya melihat besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memperhitungkan kemampuan realisasinya.
“Kami mohon nanti senyampang pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, saya harap menjadi perhatian kita semua menyinkronkan antara perencanaan, realisasi, dan potensi SiLPA yang ada di pembahasan tersebut,” tegas Syahrul.
Selain mengevaluasi kemampuan realisasi, Syahrul meminta setiap program yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui masing-masing dinas diuji urgensitasnya. Program yang tidak memiliki tingkat kebutuhan tinggi dinilai perlu dipertimbangkan kembali.
“Perencanaan program yang diajukan Tim Anggaran melalui masing-masing dinas harus diuji urgensitasnya, dan apakah memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Syahrul, anggaran yang tidak memiliki urgensi tinggi dapat dialihkan untuk program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ia mencontohkan sektor infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD.
Dengan pengawasan yang lebih ketat sejak tahap perencanaan, DPRD berharap anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar terealisasi dalam bentuk program yang dibutuhkan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
