KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis dapat mendongkrak capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju target Rp1 triliun melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Komitmen ini diperkuat dalam ajang High Level Meeting (HLM) ETPD Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemkab Lamongan Lantai 7, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai momentum menyatukan sinergi lintas sektor dalam memperluas ekosistem transaksi digital, meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan publik, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara akuntabel.
Hadir memberikan arahan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa transformasi digital harus melekat secara alami sebagai standar kerja birokrasi sekaligus kebiasaan baru di tengah masyarakat.
"Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyalakan api semangat menuju ETPD yang sukses 100 persen. Bagaimana masyarakat menggunakan transformasi digital menjadi kebiasaan, demikian juga menjadi mekanisme kerja kita," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan per 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah menyentuh angka Rp415,39 miliar (59,36 persen dari target Rp696,66 miliar). Angka ini ditopang oleh Pajak Daerah sebesar Rp195,48 miliar, Retribusi Daerah Rp166,47 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11,80 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp40,58 miliar.
Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan PAD Lamongan dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada 2024 terealisasi Rp533,06 miliar, lalu melonjak menjadi Rp680,85 miliar pada 2025.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Nalikan, menekankan bahwa percepatan digitalisasi berdampak langsung pada transparansi, kemudahan akses warga, dan pengawasan penerimaan daerah.
"Digitalisasi bukan sekadar mengubah tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta meningkatkan PAD. Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital, dan peningkatan kepatuhan," ujar Nalikan.
Hingga Agustus 2026, penggunaan kanal pembayaran digital—seperti QRIS, virtual account, mobile banking, hingga e-wallet—menunjukkan respon positif. Pada pembayaran PBB-P2 saja, tercatat 514.328 NOP dibayarkan secara digital dengan nilai mencapai Rp40,05 miliar. Dari jumlah tersebut, mobile banking menjadi kontributor dominan sebesar 68,45 persen (Rp27,41 miliar), disusul web service Bank Jatim 16,06 persen, dan QRIS 2,22 persen.
Pada tahun 2026, Pemkab Lamongan membidik pencapaian Indeks ETPD sebesar 98 persen. Strategi yang disiapkan meliputi digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), integrasi data transaksi antarsistem, serta penyediaan metode pembayaran yang ramah pengguna, khususnya bagi pedagang lansia.
Langkah ini direalisasikan melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemkab Lamongan, Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, dan seluruh Perangkat Daerah terkait demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah. (
Editor : Fatih
