KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu lahan pertanian dan produksi pangan. Salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pemetaan sumber air secara lebih presisi agar bantuan dan intervensi dapat diberikan tepat sasaran.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menghadapi potensi kekeringan. Apresiasi itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan kekeringan bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Amran mengatakan, saat ini terdapat sekitar 200 hektare lahan yang mengalami kekeringan. Sementara itu, terdapat potensi hingga 1 juta hektare lahan yang perlu diantisipasi agar tidak terdampak lebih luas.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan lahan pertanian berdasarkan ketersediaan sumber air di sekitarnya. Lahan yang memiliki sumber air dapat ditangani dengan bantuan pompa, sedangkan wilayah yang tidak memiliki sumber air dapat disiapkan sumur dangkal.
“Yang kekeringan kita selamatkan. Intinya jangan ada petani terbebani,” ujar Amran.
Ia menegaskan, penanganan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
Amran juga mengapresiasi kesiapan Pemprov Jatim yang sejak awal telah melakukan langkah preventif untuk menghadapi musim kekeringan.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi Pemprov Jatim sangat sigap melakukan langkah preventif menghadapi musim kekeringan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah melakukan sinkronisasi serta validasi data untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai lahan yang telah mengalami maupun berpotensi terdampak kekeringan.
Menurut Emil, kesesuaian data menjadi kunci agar kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Semua kepala dinas, kepala daerah, dirjen berkumpul untuk mencocokkan luas lahan yang berpotensi kekeringan. Ada angka 200 hektar dan ada 1 juta hektar, namun saya yakin petani Jatim tangguh dan sudah beradaptasi,” ujar Emil.
Emil menjelaskan, salah satu langkah preventif yang dilakukan adalah memetakan potensi sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memetakan lokasi yang dinilai layak untuk pembangunan sumur bor.
Ketersediaan data geolistrik juga akan dikroscek dengan data cekungan air yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BBWS Brantas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lokasi sumber air yang akan dimanfaatkan benar-benar sesuai dengan kondisi geologis wilayah.
“Kroscek dua data cekungan sangat penting dari dua balai bersama Dirjen Sumber Daya Air,” jelasnya.
Selain sumber air, Emil menyebut keberadaan embung juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan air. Embung antara lain dapat berfungsi menahan aliran air dan mengurangi potensi banjir, termasuk dari kawasan Kalilamong, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air untuk pertanian.
Di sisi lain, Emil menyampaikan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur telah selesai. Hal tersebut dinilai dapat menjadi modal dalam mengoptimalkan kawasan yang memiliki potensi pangan, termasuk kawasan kehutanan, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan.
“Tentu tetap aturan hutan lestari dengan memastikan tutupan hutan yang memenuhi syarat,” katanya.
Emil berharap koordinasi bersama pemerintah pusat dapat mempercepat kesiapan menghadapi musim kekeringan. Menurutnya, setiap daerah perlu segera memiliki data mengenai sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kesiapan lokasi pembangunan sumur bor.
“Mohon penguatan dari Menteri Pertanian, seluruh daerah harus mengidentifikasi sumber air yang bisa dipompa dan kesiapan sumur bor menjadi fokus utama serta kesepakatan berapa lama targetnya,” pungkas Emil.
Editor : Abdul Aziz Qomar
