KLIKJATIM.Com | Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong penguatan konektivitas antarwilayah serta percepatan transformasi industri hijau sebagai langkah strategis dan solusi struktural untuk mengatasi ketimpangan inflasi antardaerah.
Menurutnya, penanganan inflasi tidak boleh hanya berfokus pada pendekatan jangka pendek seperti menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, melainkan harus menyentuh akar masalah perekonomian.
Penguatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi energi, kelancaran rantai pasok, serta integrasi konektivitas dinilai menjadi fondasi utama untuk membangun struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut dipaparkan Wagub Emil saat hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam seminar bertema “Ketimpangan Inflasi Antar Daerah: Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan Nasional” yang diselenggarakan di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Rabu (26/8/2026). Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) yang digelar atas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Forum ilmiah dan kebijakan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, kalangan akademisi, pelaku usaha, insan pers, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa untuk membedah akar penyebab ketimpangan inflasi sekaligus merumuskan formulasi kebijakan nasional yang adil.
Dalam paparannya, Emil menjelaskan bahwa fenomena ketimpangan inflasi antardaerah memiliki dimensi yang sangat kompleks dan tidak sekadar disebabkan oleh dinamika harga di tingkat eceran. Tekanan harga di suatu wilayah kerap kali muncul akibat ketimpangan kapasitas produksi, tingginya biaya energi, serta belum optimalnya jaringan distribusi.
“Kalau kita bicara ketimpangan inflasi, kita tidak bisa hanya melihat harga di hilir. Kita juga harus melihat bagaimana produksi dibangun, bagaimana energi tersedia secara efisien, dan bagaimana konektivitas antarwilayah diperkuat,” tegas Emil.
Ia mencontohkan penggunaan sistem informasi harga bahan pokok di Jawa Timur yang memantau pergerakan harga dari berbagai pasar rujukan. Dari data tersebut, terlihat jelas adanya disparitas harga yang cukup lebar antarwilayah, yang pada hakikatnya mencerminkan tingginya beban biaya logistik.
“Maka kita ingin swasembada, tapi kadang-kadang ongkos logistik di dalam negeri lebih mahal daripada kirim luar negeri karena konektivitasnya belum optimal,” ungkapnya.
Emil juga mengulas kembali semangat pembentukan program Tol Laut yang diinisiasi pada era Presiden Joko Widodo. Program tersebut digagas untuk menekan biaya transportasi logistik ke berbagai daerah, mendorong perdagangan domestik, serta mengurangi inefisiensi pengiriman. Meski dinilai relatif berjalan, ia mengakui tantangan di lapangan masih cukup besar.
Dalam kesempatan tersebut, Emil menegaskan kembali posisi strategis Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi nasional sekaligus Gerbang Baru Nusantara. Peran sentral ini didukung oleh kesiapan infrastruktur transportasi yang masif, meliputi 7 bandara komersial, 37 pelabuhan besar, serta 50 pelabuhan rakyat.
Tak hanya itu, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memegang peranan vital dengan melayani 21 dari total 39 rute Tol Laut di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Jawa Timur sebagai tulang punggung logistik nasional yang memasok hingga hampir 80 persen kebutuhan barang di wilayah Indonesia Timur.
“Jawa Timur ini sangat berkomitmen menjadi Gerbang Baru Nusantara, ini strategi ekonomi kita. Semangat pembaruan ini harus muncul karena kalau kita tidak berbenah dari sisi infrastruktur dan konektivitas, kita akan mengalami kemunduran daya saing,” bebernya.
Selain penguatan jalur distribusi, Emil menyebut Jawa Timur memiliki modal modalitas yang sangat kuat untuk menjadi hub pengembangan industri hijau di Indonesia. Sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang utama PDRB Jawa Timur dinilai perlu diarahkan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Emil menekankan bahwa agenda kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Transformasi industri hijau bukan berarti memperlambat pertumbuhan. Justru kita ingin membangun pertumbuhan yang lebih efisien, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan,” terangnya.
Dalam konteks industri hijau, transisi menuju energi bersih menjadi kunci utama. Penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan dapat membantu sektor industri menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
“Energi hijau terus berjalan. Tantangan kita adalah energy storage-nya. Industri hijau itu dominan dalam pandangan kita tetap energi,” tambah mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Momentum pengembangan ekosistem hijau di Jawa Timur didukung oleh tingginya kepercayaan investor. Hal ini terbukti dari realisasi investasi Jawa Timur pada Triwulan II 2026 yang menembus angka Rp40,1 triliun, atau mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 23 persen secara quarter to quarter (q-to-q).
Emil meminta agar tingginya angka investasi tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran ke sektor-sektor produktif, seperti teknologi bersih, pengembangan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta industri berbasis nilai tambah tinggi.
“Yang penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut memperkuat struktur industri kita, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah di Jawa Timur,” tuturnya.
Mengakhiri pencerahannya, Wagub Emil berharap forum ISPE mampu menjadi wadah kolaboratif yang inklusif untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak sekadar menjaga stabilitas harga jangka pendek, melainkan juga memperkokoh struktur ekonomi daerah secara jangka panjang.
“Harapan saya, ISPE bisa menjadi platform untuk menggaungkan rekomendasi kebijakan di tengah dinamika kebijakan fiskal saat ini. Kita ingin stabilitas harga berjalan bersama dengan pemerataan kesejahteraan antarwilayah,” pungkasnya.
Editor : Fatih
