KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro mulai bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
Menariknya, langkah tanggap darurat ini tetap dilakukan secara taktis meskipun Surat Keputusan (SK) Status Kekeringan dari Bupati Bojonegoro secara administratif belum resmi diterbitkan.
Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, tercatat menjadi wilayah perdana yang menerima kucuran bantuan air bersih pada musim kemarau tahun 2026 ini. Langkah ini diambil setelah sejumlah warga di beberapa dusun di desa tersebut dilaporkan mulai kelimpangan akibat kesulitan mendapatkan pasokan air untuk konsumsi dan kebutuhan domestik sehari-hari.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, memaparkan bahwa jajarannya langsung mengambil tindakan taktis sesaat setelah menerima laporan resmi dan permohonan bantuan dari Pemerintah Desa Deru.
“Begitu menerima permohonan bantuan, tim kami langsung bergerak cepat melakukan survei dan asesmen di lapangan untuk memastikan kondisi riil yang terjadi di pemukiman warga,” ujar Heru saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan hasil asesmen tim reaksi cepat di lapangan, untuk tahap awal ini BPBD Bojonegoro menyalurkan pasokan bantuan air bersih ke satu dusun yang mencakup wilayah dua Rukun Tetangga (RT). Guna memenuhi kebutuhan darurat warga, masing-masing RT tersebut mendapat gelontoran pasokan sebanyak 5.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan armada truk tangki.
Heru menegaskan, pendistribusian air bersih yang mendahului regulasi SK Bupati ini terpaksa dilakukan karena kondisi di lapangan dinilai sudah masuk dalam kategori mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami mengambil langkah cepat karena kebutuhan masyarakat di Desa Deru sudah sangat mendesak. Penyaluran ini murni dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sehingga warga tidak perlu menunggu birokrasi selesai untuk bisa mendapatkan akses air bersih,” urai Heru secara lugas.
Meski bantuan darurat sudah digulirkan, Heru menambahkan bahwa usulan tertulis untuk penerbitan SK Status Kekeringan tingkat kabupaten telah diajukan ke meja bupati pada hari yang sama. Regulasi ini penting sebagai payung hukum penanganan kekeringan yang diprediksi akan meluas.
Sembari menunggu SK tersebut rampung, manajemen BPBD Bojonegoro memastikan akan terus melakukan monitoring ketat dan memantau perkembangan kondisi di wilayah-wilayah lain yang memiliki peta risiko tinggi mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini.
Sebagai langkah antisipasi dini, pihak BPBD mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih.
Selain itu, aparatur desa juga diminta proaktif untuk segera melayangkan laporan tertulis jika wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih agar bisa segera masuk dalam daftar antrean dropping armada bantuan.
Editor : Fatih