KLIKJATIM.Com | Semarang – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) sukses menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah sekretaris daerah provinsi, komisaris utama, serta anggota dewan komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.
Dalam Munas tersebut, FKDK BPD SI berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 pengurus yang mewakili tiga koordinator wilayah. Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas, M.Si., CRM, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029.
Ia akan didampingi tiga wakil ketua. Sementara itu, posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. dari Bank Aceh dan jabatan Bendahara Umum diemban Adi Sulistyowati dari Bank Jatim.
Tim formatur juga menetapkan Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI, serta Prof. M. Mas’ud Said, M.M., Ph.D. dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Sebelum Munas berlangsung, FKDK BPD SI mengadakan Seminar Nasional yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah kegiatan.
Dalam pidato kuncinya, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pelaku usaha daerah.
Seminar Nasional tersebut juga menghadirkan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dan Prof. M. Mas’ud Said sebagai narasumber dengan tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”.
Para pembicara menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional serta percepatan transformasi ekonomi digital.
Melalui forum Munas, para komisaris dari 27 BPD di seluruh Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kontribusi BPD terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. BPD diharapkan tetap menjadi pilar penting dalam penyediaan layanan keuangan daerah sekaligus kontributor utama bagi pendapatan pemerintah daerah.
Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan transformasi digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia mampu menjadi institusi yang semakin resilien, kompetitif, dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
