JEMBER – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Jember mengikuti pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Selasa (12/5/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Kampus Ahlussunah Wal Jamaah UIJ itu menjadi ruang diskusi akademis bagi mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan di Papua, mulai dari isu ketidakadilan sosial hingga pembatasan arus informasi.
Meski mengangkat tema yang kerap dianggap sensitif, acara berlangsung tertib dan kondusif dengan dihadiri mahasiswa lintas kampus, di antaranya dari UIN KHAS Jember, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, hingga Institut Pertanian Bogor.
Ketua BEM Hukum UIJ, Ainul Yaqin mengatakan pemutaran film tersebut dilatarbelakangi keresahan mahasiswa terhadap kondisi di Papua yang dinilai perlu dikaji secara kritis dan akademis.
“Mahasiswa perlu menganalisis mengapa film ini dilarang dan dianggap kontroversial. Apakah memang bermasalah atau justru sengaja dikontroversialkan,” ujar Ainul usai kegiatan.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai narasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk terkait situasi sosial dan kemanusiaan di Papua.
Sepanjang pemutaran film, peserta disuguhkan berbagai gambaran kondisi lapangan yang dinilai jarang mendapat sorotan luas. Diskusi kemudian berlanjut dengan pemaparan dari Direktur Eksekutif PAR Alternatif Lembaga Riset Hukum dan Politik, Andi Saputra.
Dalam pemaparannya, Andi menyoroti penggunaan istilah tertentu dalam konflik Papua yang menurutnya dapat mempersempit ruang dialog.
“Penyebutan seperti ‘KKB’ merupakan framing yang menutup kemungkinan dialog. Seolah-olah Papua hanya soal pemberontakan,” katanya di hadapan peserta diskusi.
Ia juga menyinggung persoalan eksploitasi sumber daya alam dan dampak lingkungan yang terjadi di Papua. Menurutnya, film dokumenter tersebut membuka ruang kesadaran publik terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
Selain itu, Andi mengingatkan bahwa pendekatan represif dan pelabelan terhadap kelompok tertentu berpotensi memperkeruh situasi sosial di wilayah tersebut.
BEM Hukum UIJ menyebut kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian diskusi dan pemutaran film di sejumlah kampus di Jember. Rencananya, kegiatan serupa juga akan digelar di beberapa perguruan tinggi lainnya sebagai ruang edukasi dan dialog mahasiswa.
“Jangan hanya jadi penonton. Ketika ada ketidakadilan, harus dilawan dengan cara yang tepat,” tutup Ainul.
Editor : Abdul Aziz Qomar
