KLIKJATIM.Com | Bojonegoro—Seiring dengan dipotongnya sisa dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk Pemkab Bojonegoro dipotong sebesar 35 persen, anggota DPRD Bojonegoro, Supriyanto meminta Pemkab Bojonegoro fokus untuk penanganan virus corona atau covid-19.
Politisi Partai Golkar ini meminta Pemkab Bojonegoro tidak hanya mengurusi soal proyek. Namun, juga memperhatikan nasib para perawat yang menangani covid-19. Supriyanto menyebut, banyak perawat di sejumlah puskemas di Bojonegoro belum menjalani rapid tes dan belum dilengkapi alat pelindung diri (APD).
[irp]
"Seharusnya kita fokus untuk penanganan covid-19, bukan malah terus mempertahankan proyek," kata Supriyanto, Kamis (7/5/2020).
Supriyanto mengatakan, rapid tes bagi tenaga medis di Kabupaten Bojonegoro itu mendesak untuk dilakukan. Sebab, mereka para perawat setiap hari berhadapan dengan orang banyak yang rawan terpapar covid-19.
”Kami sering ke lapangan, masih banyak perawat kekurangan APD dan juga belum semua perawat dilakukan rapid tes,” jelas pria yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro.
Untuk itu, lanjut Supriyanto, Pemkab Bojonegoro segera melakukan pengadaan rapid tes bagi para perawat di lapangan. Sementara untuk beberapa proyek bangunan dan pengadaan lainnya, menurut Supriyanto jika tidak medesak lebih baik dipending.
[irp]
"Seharusnya pemkab menyediakan anggaran yang besar untuk penanganan covid19 ini," pungkasya.
Pemkab Bojonegoro dan DPRD menyepakati menerima sanksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menangguhkan sebagian dana alokasi umum (DAU). Tahun ini DAU yang diterima Bojonegoro mencapai 956 miliar. Jumlah itu sudah berkurang untuk periode Januari hingga April lalu. Sesuai itungan, DAU yang akan hilang karena sanksi Kemenkeu itu adalah Rp 192 miliar. Jumlah itu sudah sampai Desember. DAU setiap bulan ditransfer dari pusat ke daerah untuk kebutuhan gaji dan operasional. Nilai yang ditransfer setiap bulan mencapai Rp 80 miliar. (mkr)
Editor : M Nur Afifullah
