KLIKJATIM.Com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin (08/12/2025).
Di hadapan ratusan jajaran dari pusat dan daerah, Menteri Nusron menginstruksikan agar forum tahunan ini dimanfaatkan secara serius untuk menyelesaikan berbagai masalah mendasar.
"Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
“Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda penting yang harus diselesaikan tanpa kompromi.
Yakni, penyelesaian berkas layanan pertanahan yang tertunggak, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyelesaian pemutakhiran data pertanahan.
Menteri Nusron secara tegas meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan secara lebih detail.
"Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” imbaunya.
Khusus untuk penyelesaian pemutakhiran data, Menteri Nusron menginstruksikan jajarannya memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun 2025 dengan maksimal.
"Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang," ucapnya.
Selain tiga pekerjaan utama tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menyebut RDTR sebagai kunci penting yang menjadi pintu masuk awal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat perizinan investasi.
Rakernas yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 ini diikuti oleh 471 peserta, termasuk jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, hingga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota.
Sebagai rangkaian pembukaan, Menteri Nusron memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pemberian penghargaan didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dan pejabat dari Kementerian PANRB.
Editor : Fatih
