KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) siaga harga naik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang di pasaran tetap aman.
Dalam rapat koordinasi TPID yang digelar di ruang Setyowati lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BUMD, serta pihak swasta, sepakat memperkuat sinergi dalam pengawasan dan intervensi pasar.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun. “Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegasnya. Kamis (6/10/2025).
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menjelaskan sejumlah langkah antisipatif yang tengah disiapkan, di antaranya memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha agar distribusi barang berjalan lancar.
Tak hanya itu, Pemkab juga menyiapkan Operasi Pasar Murah (OPM) yang akan digelar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. OPM ini difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi seperti beras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
“Lokasi dan jadwal pelaksanaannya akan diatur agar merata di seluruh kecamatan dan tidak saling bertabrakan,” jelasnya.
Selain operasi pasar, pengawasan harga akan diperketat. TPID bersama Dinas Perdagangan akan memantau harga di pasar tradisional maupun modern. Bila ditemukan pelanggaran harga di luar ketentuan, pemerintah tak segan memberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.
Untuk menjaga ketersediaan stok pangan, Pemkab juga menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai BUMN pangan dalam menstabilkan suplai dan distribusi bahan pokok ke wilayah Bojonegoro.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal serta memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menikmati perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Sukaemi.
Editor : Wahyudi
