KLIKJATIM.Com | Sumenep - Aroma penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menyeruak. Sebuah mobil box berlogo Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya difungsikan untuk mengirim makanan bergizi ke sekolah-sekolah, justru diduga disalahgunakan untuk kegiatan niaga (perdagangan).
Sejumlah warga mengaku melihat mobil tersebut menjual sembako dan air mineral kemasan ke berbagai kios di sekitar wilayah perkotaan Sumenep. Dugaan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar terhadap penggunaan fasilitas negara dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator SPPG Kabupaten Sumenep, Mohammad Khalilurrahman, membenarkan bahwa mobil yang berlogo SPPG itu memang milik lembaganya. Namun, ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut belum resmi beroperasi dalam distribusi MBG.
Baca Juga ; Mesin Pengolah Sampah DLH Sumenep Mandek, Kerja Sama dengan PT SBI Tertunda“Benar, mobil itu milik SPPG. Cuma stikernya memang sudah dipasang untuk keperluan pengajuan administrasi,” ujar Khalilurrahman, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan, di bawah koordinasinya terdapat delapan dapur MBG, dan masing-masing dapur memperoleh dua unit kendaraan operasional. Semua kendaraan, kata dia, hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan program pemenuhan gizi.
“Mobil tersebut tidak boleh digunakan di luar aktivitas resmi SPPG,” tegasnya.
Meski demikian, ketika ditanya soal sanksi bagi oknum yang menyelewengkan fasilitas negara, Khalilurrahman memilih bersikap hati-hati.
Baca Juga ; Dua Atlet Cilik Sumenep Unjuk Gigi di Piala Kemenpora 2025"Kami masih dalam tahap awal pelaksanaan program. Banyak hal yang perlu dibenahi. Soal sanksi, saya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan. Sementara ini, kami baru bisa memberikan peringatan,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah. Dugaan penyalahgunaan fasilitas ini berpotensi mencoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan gizi bagi generasi muda. (yud)
Editor : Hendra
