KLIKJATIM.Com | Bangkalan - Proyek raksasa bernilai miliaran rupiah di Madura ternyata mangkrak dan belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan ini jadi sorotan tajam dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bangkalan, Kamis (25/9/2025).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menuding lemahnya proses perencanaan sebagai biang masalah. Proyek dengan anggaran jumbo justru menganggur alias idle.
“Di rest area ada hampir Rp200 miliar, di terminal ada sekitar Rp32 miliar. Dua-duanya idle, tidak termanfaatkan. Ini perencanaan yang buruk, dan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya saat diwawancarai oleh awak media di pendopo bupati Bangkalan.
Rest area seluas 14 hektare disebut harus segera dimanfaatkan dengan skema yang tepat. Jika hanya diarahkan ke kuliner, Syaiful khawatir akan bernasib sama: kembali terbengkalai. Beberapa ide pun mencuat, mulai dari menjadikannya destinasi wisata hingga kampus kedokteran.
Tak hanya itu, sistem penyediaan air minum (SPAM) juga belum difungsikan meski kebutuhan masyarakat sangat tinggi. “Yang begini tidak boleh delay lagi. Harus segera dituntaskan,” ujar Huda.
Terminal Bangkalan pun masuk daftar sorotan. DPR mendorong agar lokasi tersebut dialihfungsikan menjadi pusat pengolahan sampah yang bisa bekerja sama dengan Surabaya.
Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR mengaku tidak keberatan dengan rencana pemanfaatan ulang proyek-proyek tersebut. Namun, DPR menekankan perlunya pengawalan agar rencana tak berhenti di atas kertas.
“Presiden Prabowo perlu turun tangan. Strategi apa yang bisa memastikan pembangunan di Madura tidak lagi menghasilkan aset mangkrak, tapi benar-benar mendongkrak ekonomi rakyat?” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menambahkan, bahwa kebutuhan mendesak masyarakat adalah akses air bersih. Saat ini, PDAM Bangkalan baru mampu memenuhi sekitar 11 persen dari total kebutuhan.
“Air bersih ini kebutuhan dasar. SPAM di Tangkel sangat penting, karena bisa meng-cover perkembangan perumahan dan kawasan ekonomi sekitar Suramadu. Saat ini ada perumahan seperti Koko City dengan 1.800 unit rumah, tapi akses air bersihnya belum terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, Bangkalan hingga kini belum memiliki tempat pengolahan sampah. Padahal, isu ini menjadi perhatian langsung Presiden sebelumnya. Bupati berharap dukungan penuh DPR agar lahan idle bisa disulap menjadi fasilitas pengolahan sampah terpadu.
Tak hanya soal kebutuhan dasar, rest area (tanian lanjheng) seluas 14 hektare juga disebut berpotensi menjadi embrio kawasan ekonomi baru. Dengan adanya kampus, destinasi wisata, hingga pusat kuliner, kawasan itu dinilai bisa melahirkan komunitas baru yang ramai dan memberi efek ganda bagi perekonomian.
“Kalau ada kampus, ada mahasiswa, ada wisata, akan muncul keramaian. Ini bisa jadi titik awal mengurangi ketimpangan dengan Surabaya,” ujarnya.
Bupati menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR, Bangkalan berpeluang menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru di Madura. (ris)
Editor : Suryadi Arfa
