KLIKJATIM.Com | Lamongan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Lamongan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lamongan serta Kasi Pemerintah dan Kasi PPM (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Kabupaten Lamongan serta sekaligus kegiatan halal bihalal.
Rapat koordinasi berfokus pada pelaksanaan Jaminan Sosial di Kabupaten Lamongan yang sudah melaksanakan UCJ (Universal Coverage Jamsostek) sehingga perlu untuk mengevaluasi terhadap pelaksaan kegiatan tersebut, terutama di desa.
Disampaikan oleh Jody Nuraga, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lamongan bahwa Pihaknya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, terutama Dinas PMD atas dukungan penuh terhadap perlindungan Perangkat desa, BPD, dan RT RW se kabupaten Lamongan yang mana hingga saat ini sudah banyak yang menerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
“Lebih dari 6,5 MIliar dari tahun 2023 sampai dengan triwulan pertama 2025 BPJS Ketenagakerjaan Lamongan menyalurkan santunan manfaat kepada Perangkat desa, BPD, dan RT RW se kabupaten Lamongan baik Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan kerja , dan Beasiswa untuk ahli waris,” katanya.
Menurutnya, dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ditargetkan sebesar 95,37% sedangkan baseline tahun 2025 ditargetkan mencapai 34,36% sehingga perlu adanya komitmen kerjasama yang baik untuk mewujudkan capaian tersebut.
Pada kesempatan selanjutnya Kepala Dinas PMD Lamongan, Joko Raharto didampingi Sekretaris Dinas PMD dan beberapa Kabid pun akan selalu mendukung program-program pemerintah guna mewujudkan capaian UCJ Kabupaten Lamongan.Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan strategi untuk mencapai hal tersebut dan sharing season terkait kendala dilapangan dan solusi terbaik untuk kepesertaan Jamsostek tersebut, tentu saja dengan menghimbau dan mensosialisasikan secara masive kepada desa bahwasannya ekosistem di desa masih banyak yang perlu dilindungi seperti halnya guru PAUD Desa, Kader Posyandu, Bumdes, PKK Desa, Pekerja Padat Karya Desa, serta pekerja di desa yang tidak mampu, miskin, dan miskin ekstrem.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Fadlilah Utami menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lamongan terutama Dinas PMD terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ekosistem desa di Kabupaten Lamongan.
Kendati belum semua terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, Fadlilah Utami optimis coverage perlindungan pekerja pada ekosistem desa di Lamongan akan terus meningkat dengan adanya sinergi dan kolaborasi para pihak terkait. (ris)Editor : M Nur Afifullah