KLIKJATIM.Com | Gresik - Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo sedang dimatangkan. Namun Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo masih memberikan toleransi kepada pelaku industri untuk tetap beroperasi namun dengan menerapkan protokol ketat pencegahan virus corona (Covid-19).
[irp]
Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim menjelaskan, tidak semua pabrik di wilayahnya otomatis tutup saat PSBB dilaksanakan. Pabrik yang bersifat strategis nasional dan menyangkut hajat hidup orang banyak tidak akan ditutup total. Namun pihaknya menginstruksikan agar protokol penanganan Covid-19 harus diperhatikan.
"Salahsatu cara seperti jika karyawannya itu ada katakannya ada 900, maka dibuat 3 shift. Tiap shift ada 300 karyawan yang bekerja. Sehingga pemenuhan physical distancing dapat terjaga dengan baik. Demikian juga proses-proses lain-lain. Misal cuci tangan, penggunaan masker, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan baik,” jelasnya.
Selain itu, bagi pabrik yang sifatnya non strategis, Wabup Qosim mengatakan, Pemkab Gresik cenderung akan menutup sementara operasional perusahaan selama PSBB. Kalau memang pabrik itu non strategis, pemerintah cenderung menutup. Jika pabrik yang bersangkutan ada kaitannya dengan hajat hidup karyawan-karyawan yang ada disana, maka nanti dengan pengawasan seketat-ketatnya.
[irp]
"Jadi pemerintah tidak akan mematikan ekonomi masyarakat. Terlebih yang berkaitan dengan hidup masyarakat Gresik secara umum, tidak akan langsung dimatikan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Nur Ahmad Syaifuddin Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo. Menurut Cak Nur --panggilan akrab Plt Bupati Sidoarjo--, Pemkab akan memetakan dulu pabrik-pabrik berdasarkan kekuatan cashflow-nya. Sebab, tidak semua pabrik di Sidoarjo mampu merumahkan buruhnya selama 14 hari dengan tetap membayarkan gaji. Terlebih, ada juga industri yang sudah kembang-kempis akibat pandemi Covid-19 ini.
“Industri akan kami lihat. Kami kaji, petakan. Perusahaan yang cashflownya kuat, cukup, kalau bisa dia merumahkan 14 hari dan tetap membayar, kita dorong untuk melakukan (menutup sementara kegiatan operasional) itu. Tapi tidak seluruhnya. Itu hanya untuk yang kuat saja. Yang masih agak kuat, kalau dirumahkan tidak bisa membayar penuh, mungkin 50 persen, harus dimusyawarakan gimana enaknya PSBB ini,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
[irp]
“Bagi perusahaan yang sudah kembang-kempis, kalau sampai dilibukan jadi bangkrut, nanti ada PHK banyak, kami beri keleluasaan. Jika perusahaan itu nanti memang tidak bisa merumahkan, harus mengikuti dengan tepat anjuran dari protokol kesehatan,” tambahnya.
Pabrik yang terpaksa tidak bisa merumahkan buruhnya, harus tetap memakai mengikuti sejumlah protokol kesehatan, seperti harus memakai masker untuk semua buruh, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta menerapkan physical distancing di tempat kerja. (hen)
Editor : Abdul Aziz Qomar
