KLIKJATIM.Com | Gresik - Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir turut membersamai warga Kabupaten Gresik yang menjadi vendor PT Barata Indonesia, saat melakukan aksi demontrasi menuntut pelunasan tagihan di kantor PT Barata Indonesia, Gresik, Selasa 12 November 2024.
Syahrul menyatakan, pihaknya prihatin dan menyesalkan ada tunggakan pembayaran di perusahaan sebesar Barata kepada para vendor. Menurut Syahrul perlu upaya penyelamatan khusus untuk mempercepat pembayaran tunggakan PT Barata kepada para vendor.
"Artinya (Kepada) pihak Barata ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat," tutur Syahrul.
Syahrul berharap, dari sekian banyak vendor yang belum terbayar dengan tagihan kurang lebih Rp1 triliun, bisa diatensi oleh Presiden, atau melalui komisi VI DPR RI, karena PT Barata Indonesia merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Di APBN 2025 kalau bisa ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tagihan - tagihan PT. Barata, karena kasihan teman-teman aliansi Vendor ini menuntut haknya tapi belum ada penyelesaian yang berarti," sambung Syahrul.
Syahrul bilang, berdasarkan penuturan para vendor, tagihan per vendor nilainya bisa mencapai miliaran, namun mereka hanya dapat pembayaran bertahap (cicilan) dari PT Barata mulai Rp2 juta hingga Rp7 juta.
"Nah karena PT Barata Ini di Gresik Domisilinya, harapan saya ada perhatian dari pemerintah pusat. Kami berharap Barata tetap eksis dalam menggarap proyek-proyek nasional, bisa mensejahterakan warga, bisa merekrut tenaga kerja lokal, dan yang penting ini piutang-piutang yang selama ini mencapai sekian triliun bisa dibayarkan secara tuntas," sambung Syahrul.
Perlu diketahui, tak kurang dari 272 vendor mitra kerja PT Barata Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan kantor Barata Indonesia, Gresik, pada Selasa 12 November 2024. Mereka menuntut pembayaran kontrak pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi belum terbayar dengan total sebesar Rp2,4 triliun sejak tahun 2018.
Baca juga: Barata Indonesia Nunggak Bayar ke Ratusan Vendor, Pabrik di Gresik DidemoRatusan masa yang tergabung dalam Aliansi Vendor Barata (AVB) bejalan dari stadion Gelora Joko Samudero menuju kantor Barata Indonesia di jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas.
Koordinator aksi AVB Muhammad Nur mengatakan jika tuntutan tidak segera di penuhi oleh manajemen PT Barata Indonesia, pihaknya akan mendirikan tenda di depan kantor sampai terpenuhi hak-hak vendor. Juga akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak.
"Beberapa perwakilan vendor tadi melakukan audiensi dengan manajemen PT Barata Indonesia selama satu jam lebih untuk menanyakan hak yang belum terbayarkan. Tapi masih menemui kebuntuan, belum ada titik temu," katanya.
Nur menambahkan sudah lima tahun pengerjaan selesai, tapi PT Barata Indonesia belum membayarkan. Ada 272 vendor dengan total nilai sebesar Rp2,4 triliun belum dibayar oleh Barata.
"Sejak tahun 2018 Barata Indonesia belum melakukan pembayaran. Sedangkan kami (vendor) sudah melakukan kewajibannya, pekerjaannya, sudah komplit, tapi invoice kami belum di bayar," jelasnya.
Para vendor sudah melakukan beberapa upaya agar permasalahan ini terselesaikan, termasuk melakukan mediasi-mediasi di tahun 2021 lalu.
"Mediasi sudah di lakukan tahun 2021 lalu. Intinya PT Barata Indonesia tidak ada niat baik untuk menyelesaikan pembayaran piutang," ujarnya.
Dari audiensi tadi, manajemen PT Barata Indonesia masih belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Dan masih melakukan komunikasi dengan manajemen di Jakarta.
"Jika hari ini tidak bisa terselesaikan atau dead lock, akan terus melakukan aksi sampai malam, sampai besok, sampai Presiden Indonesia Prabowo Subianto mendengar aksi ini, dan harapan suara kami direspon," ungkap Nur. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
