KLIKJATIM.Com | Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalukan polling ke sejumlah Kepala Desa (Kades) untuk mengetahui opini soal setuju atau tidak dilaksanakan mudik pada tahun 2020 ini.
Hasil polling menyebutkan hampir seluruh Kades tidak setuju ada mudik tahun ini. Namun, mereka masih ragu antara kebijakan melarang atau menghimbau warganya di kota untuk mengurungkan niat mudik. “Namun jelas, opini kepala desa saat ini lebih bersifat rasional daripada terbebani muatan adat, sosial, atau ekonomi jangka pendek,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDT, Ivanovich Agusta, Selasa (14/4/2020).
Menurut Ivan, sapaan akrabnya, merujuk kebiasaan dari tahun ke tahun, mudik sebagai salah satu migrasi umat manusia yang terbesar sekaligus singkat. Ini mendapat dorongan yang kuat dalam aspek budaya dan sosial. Ada ketenangan tak terperikan saat berkumpul dengan keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman sekampung halaman, meski cuma beberapa hari hingga beberapa minggu dalam setahun.
Potensi ekonomi mudik yang masuk ke desa juga terlalu tinggi untuk dikesampingkan. Merujuk publikasi Kementerian Perhubungan, setidaknya 23 juta warga desa di kota mudik tahun lalu. Jika Tunjangan Hari Raya (THR) senilai satu kali gaji digunakan untuk mudik, dapat diperkirakan sepanjang lebaran 2020 seharusnya minimal Rp3,4 triliun masuk desa.
[irp]
Namun, kini ada fenomena kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19. Ini bisa membuyarkan berbagai aspek positif mudik beralih menjadi bencana pandemik masuk desa, dalam waktu yang singkat pula.
"Polling menunjukkan nilai hampir mutlak, yaitu 89,75%, di antara kepala desa yang tidak setuju warganya mudik pada saat ini. Opini ini mengalahkan 10,25% kepala desa lain yang masih setuju warganya mudik. Jika merujuk pada fakta ini, aspirasi kepala desa perlu didengar oleh warga yang sedang berada di kota, yaitu agar tidak mudik ke desa pada lebaran 2020," kata Ivanovich.
Kesehatan adalah alasan utama penunjang opini kepala desa, baik untuk mudik atau tidak mudik. Walaupun demikian, alasan kesehatan hampir mutlak pada kepala desa yang tidak setuju mudik (88,38%), dibandingkan yang setuju mudik (70,72%).
Dasar alasan kesehatan menunjukkan kepala desa berperilaku rasional. Maka, penyajian informasi ilmiah atas aspek-aspek kesehatan dalam pandemik Covid-19 menjadi sangat penting. Alasan sosial (45,51%) dan ekonomi (43,18%) menjadi prioritas kedua yang penting bagi kades yang setuju mudik. Dengan proporsi alasan kesehatan yang juga lebih rendah di atas, tampaknya kepala desa kategori ini masih terpaut kebiasaan mudik sebelumnya.
[irp]
Bagi kedua kategori kepala desa, keamanan, apalagi politik, tidak dilirik untuk beropini mudik atau tidak mudik. "Alasan-alasan kepala desa itu berkonsekuensi bagi kebijakan. Pertama, berbagai aspek kesehatan harus menjadi argumen utama, terutama merujuk opini tidak mudik sebagai opini mayoritas kepala desa," kata Ivanovich.
Polling dengan margin eror 1,31 persen inii juga dalami opini kepala desa yang tidak setuju mudik. Ternyata muncul pendapat yang berimbang antara pilihan kebijakan berupa himbauan agar tidak mudik (49,86%) atau larangan mudik (50,14%). (hen)
Editor : Redaksi
