KLIKJATIM.Com | Surabaya - Pemprov Jawa Timur meminta "jatah" beras impor ke pemerintah pusat. Hal ini disebahkan beras di Jatim langka dan mahal. Padahal sebelumnya, pemprov mengeklaim Jatim surplus 3,1 juta ton beras.
“Kami meminta kelonggaran dari pemerintah pusat, agar bisa menyalurkan sebagian beras impor yang dibongkar di Jatim untuk disalurkan di Jatim,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya.
Meski demikian, Dydik berdalih kebijakan meminta beras impor itu bukan berarti Jatim kekurang beras, namun hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga. Sebab, kondisi ini menyebabkan inflasi yang cukup tinggi.
"Nah ini menjadi keprihatinan kita semua. Makanya Bu Gubernur berupaya menekan laju inflasi dengan operasi pasar yang bekerja sama dengan BULOG,” katanya.
Kondisi ini membuat Dydik heran dan bingung. Sebab, dari angka stok masih mencukupi. Menurutnya, Gubernur Jatim sudah melakukan audensi dengan petani, penggilingan padi, dan pengusaha beras. Dari audensi tersebut semuanya menyatakan stoknya menipis.
Petani mengaku panennya sedikit, kemudian penggilingan padi mengatakan stoknya hanya mampu mencukupi 1-3 hari, sedangkan dari pelaku usaha mengaku gudang-gudangnya tidak memiliki banyak stok beras.
"Ini menjadi anomali kita, karena tahun lalu meskipun harga beras naik tapi tidak ekstrem seperti saat ini, harga beras medium saja saat ini sudah mendekati harga beras premium,” terangnya.
Dydik mengungkapkan masih ada stok beras 850.000 ton dari deseber 2022. “Nah untuk Januari 2023 produksi beras Jatim mencapai 152.000 ton, artinya kalau ditambah stok beras Desember 2022 stok beras kita masih 1 juta sekian ton,” ujarnya.
Menurutnya konsumi masyarakat hanya 250.000 ton. Dydik mengatakan Februari diprediksi produksi beras mencapai 249.000 ton. “Kalau ini dikurangi konsumsi 250.000 ton maka masih ada sekitar 600.000 ton. Artinya dari sisi stok, sangat cukup,” tegasnya. (sar/fat)
Editor : Fatih
