KLIKJATIM.Com | Jakarta - Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan terkait rencana subsidi pupuk, yang difokuskan pada jenis urea dan NPK sesuai hasil rekomendasi panitia kerja (panja) Komisi IV DPR. Dorongan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa.
"Kita mesti sadar bahwa sektor pertanian adalah sektor yang teruji mampu bertahan di tengah-tengah hantaman pandemi, dan kita berharap sektor ini pula yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi ke depannya. Ini poin yang harus pemerintah evaluasi segera," tutur Herry dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (24/6/2022).
Adapun diketahui sebelumnya, pemerintah akan memfokuskan pemberian subsidi pupuk hanya kepada jenis pupuk urea dan NPK. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto pada April lalu dan juga rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV.
Pengalihan fokus pupuk subsidi oleh Pemerintah akan dilakukan mulai Juli 2022 mendatang. Dalam kesempatan ini, Herry pun mengingatkan keberpihakan pemerintah terhadap petani adalah keniscayaan.
"Keberpihakan pemerintah itu harus konkret, terutama kepada petani. Jika pupuk subsidi dicabut, maka Pemerintah bisa dibilang kurang peka. Jika pupuk subsidi ditiadakan, maka dampaknya cukup besar kepada petani," ungkap pengamat sosial dan politik tersebut.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pencabutan pupuk subsidi bisa berpotensi mengurangi produktivitas petani. "Tentunya produktivitas petani akan terganggu, karena harga pupuk yang selama ini disubsidi akan naik. Hal ini membuat sektor pertanian cenderung lesu dan kontraproduktif," tandas Herry.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi belum bisa berkomentar terkait pembatasan pupuk subsidi ini. "Kami belum bisa berkomentar," ujarnya beberapa waktu lalu. (nul)
Editor : Redaksi
