Sabtu, 22 Agu 2026 22:19 WIB
klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Ada E-Perda, Kunker ke Daerah Tak Diperlukan Lagi

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Sahat P Simanjuntak
Sahat P Simanjuntak

KLIKJATIM.Com | Surabaya - E-Perda yang diluncurkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI pada 9 Maret 2022 lalu, dinilai memangkas proses-proses panjang yang biasanya ditempuh saat menyusun Perda secara manual.

Arumi Bachsin: Jambore Jadi Bekal Generasi Muda Jawa Timur Tumbuh Mandiri dan Tangguh
Sabtu, 22 Agu 2026 12:18 WIB
Arumi Bachsin: Jambore Jadi Bekal Generasi Muda Jawa Timur Tumbuh Mandiri dan Tangguh

Wakil Ketua IV DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak menyebut, melalui E-Perda tidak diperlukan lagi konsultasi secara tatap muka, karena sudah ada fasilitas E-Konsultasi. Bahkan, dengan adanya E-Perda maka tidak diperlukan lagi adanya kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain.

"Lewat sini, kita sudah tidak perlu lagi konsultasi tatap muka karena sudah ada fasilitas E-Konsultasi. Lalu tidak perlu lagi ada kunjungan kerja ke daerah lain karena lewat E-Perda, kita sudah bisa tahu Perda mereka seperti apa," beber Sahat, Selasa (22/3/2022) malam.

Dengan begitu, lanjut dia, maka anggaran yang dikeluarkan pun akan lebih sedikit dan juga sesuai dengan kondisi dunia saat ini yang masih berada dalam krisis Covid-19. "Sehingga, kita bisa menjaga diri dengan tidak banyak berinteraksi secara langsung," ucapnya.

Selain itu, dengan E-Perda, pemerintah dituntut cepat dalam menyelesaikan penyusunan. Maka, tidak akan ada susunan rencana yang tertumpuk dan tertunda.

"E-Perda ini memaksa pemerintah menyelesaikan Perda tepat waktu. Karena ini kaitannya verifikasi langsung real-time melalui digital dan evaluasi otomatis di tingkat kab/kota hingga pusat. Jadi secara tidak langsung, ini juga menjadi pecutan kita untuk bekerja lebih giat dan efisien," ungkapnya.

Pemkot Surabaya Dukung Penguatan Ekosistem Investasi Melalui Inovasi Digital
Jumat, 21 Agu 2026 14:26 WIB
Pemkot Surabaya Dukung Penguatan Ekosistem Investasi Melalui Inovasi Digital

Sementara itu, menanggapi terkait tak diperlukannya lagi kunker, Direktur Produk Hukum Dirjen Otonomi Daerah Mendagri RI Makmur Marbun menjelaskan bahwa memang adanya E-Perda ini untuk memberikan efisiensi.

"Jadi memang semua sistem kerja itu mengarahnya ke sana, efisiensi. Jadi, E-Perda ini efisiensinya ada, inovasinya ada, bisa terukur," tandasnya.  (yud)

Gubernur Khofifah Kembali Kirim 64,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Jumat, 21 Agu 2026 11:19 WIB
Gubernur Khofifah Kembali Kirim 64,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Editor :

Berita Terbaru