KLIKJATIM.Com | Jombang - Dugaan pemotongan Penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sebesar Rp30 ribu di Desa Ketapang Kuning Jombang mendapat tanggapan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jombang.
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jombang Albarian Risto Gunarto menegaskan, pemotongan BPNT dengan dalih biaya administrasi tersebut bukan dilakukan oleh oknum pemerintahan desa.
“Tadi malam sudah konfirmasi dengan kepala desa. Kalau dari pemerintah desa, memang tidak ada pemotongan. Jadi bukan dari pemerintah desa,” terang Risto, Sabtu (19/3/2022).
BPNT tersebut merupakan sisa penyaluran tahun lalu yang ditengarai terhambat dalam proses penyalurannya. Sehingga ada percepatan, maka penyaluran dilakukan dengan teknis uang bukan komoditas.
“Itu di agen sisa BPNT yang belum tersalurkan di 2021. Itu masih lewat bank penyalur BNI. Iya betul mereka (KPM, red) yang belum menerima di tahun kemarin. Itu seperti yang terjadi di Ngoro, saat Bu Mensos di sini, mas,” paparnya.
Saat ditanya mengenai penyebab keterlambatan penyaluran BPNT yang seharusnya sudah terdistribusi pada 2021, Risto mengaku saat itu Kemensos sudah melakukan penyaluran. Namun pada prosesnya ada sedikit kendala.
“Datanya mungkin tidak sinkron dengan bank, Jadi tertahan di bank,” tegasnya.
Risto juga menambahkan, setidaknya ada ribuan KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima BPNT 2021
“Yang menerima sampai Februari itu ada 13 ribu (KPM), mas,” bebernya.
Secara teknis, pada penyaluran BPNT 2021, data KPM di Kemensos sudah ada. Namun sebagian KPM belum menerima kartu untuk mencairkannya.
“Jadi BNI memberikan kartu itu pada KPM. Terus langsung dicairkan, seperti yang ada di beberapa kecamatan. Untuk BPNT yang 2021, itu penyaluran masih lewat bank. Pakai peraturan yang lama,” ungkapnya.
Kemudian untuk BPNT susulan, KPM akan menerima pencairan tunai yang mana penyaluranya pada sebagaimana pada surat keputusan yang baru tahun 2022.
“Kalau dia (KPM, red) mengambil di mana, nanti diarahkan per wilayah, seperti biasanya. Itu langsung bawa uang tunai. Dengan besaran macam-macam, ada yang Rp1.400.000, yang jelas tiap bulannya Rp200 ribu,” terangnya. (yud)
Editor : May Aini L.A
Pulihkan Trauma Pascabencana, Puluhan Relawan Pegawai PLN Dampingi Warga Aceh
KLIKJATIM.Com | Aceh – PT PLN (Persero) hadir mendampingi warga terdampak bencana di Aceh melalui Employee Volunteering Program yang difokuskan pada pemulihan p…
Tetap Melayani di Hari Libur, Masyarakat Serbu Kantor Pertanahan di Hari Pertama Nataru
KLIKKATIM.Com | Jakarta – Momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tidak menyurutkan semangat pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan …
Distribusi MBG Sumenep Selama Libur Semester Dinilai Tak Merata, Koordinasi SPPG Jadi Sorotan
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, menunjukkan adanya ketimpangan selama masa libur s…
Tekan Inflasi dan Jaga Stok Sembako Tetap Aman, Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Simokerto Surabaya
KLIKJTIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus bergerak aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah momentum libur N…
Rapimda Pemuda Muhammadiyah, Pak Yes: Lahirkan Tokoh Perubahan dari Lamongan
KLIKJATIM.Com | Mojokerto – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mendorong organisasi kepemudaan, khususnya Pemuda Muhammadiyah, untuk bertransformasi menjadi k…
ASN Sumenep Dilarang Pakai Mobil Dinas Buat Wisata, Nekat Melanggar Bakal Disanksi
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, memperketat disiplin penggunaan kendaraan dinas menjelang libur Natal dan Tahun Baru (…