KLIKJATIM.Com | Jombang - Dugaan pemotongan Penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sebesar Rp30 ribu di Desa Ketapang Kuning Jombang mendapat tanggapan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jombang.
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jombang Albarian Risto Gunarto menegaskan, pemotongan BPNT dengan dalih biaya administrasi tersebut bukan dilakukan oleh oknum pemerintahan desa.
“Tadi malam sudah konfirmasi dengan kepala desa. Kalau dari pemerintah desa, memang tidak ada pemotongan. Jadi bukan dari pemerintah desa,” terang Risto, Sabtu (19/3/2022).
BPNT tersebut merupakan sisa penyaluran tahun lalu yang ditengarai terhambat dalam proses penyalurannya. Sehingga ada percepatan, maka penyaluran dilakukan dengan teknis uang bukan komoditas.
“Itu di agen sisa BPNT yang belum tersalurkan di 2021. Itu masih lewat bank penyalur BNI. Iya betul mereka (KPM, red) yang belum menerima di tahun kemarin. Itu seperti yang terjadi di Ngoro, saat Bu Mensos di sini, mas,” paparnya.
Saat ditanya mengenai penyebab keterlambatan penyaluran BPNT yang seharusnya sudah terdistribusi pada 2021, Risto mengaku saat itu Kemensos sudah melakukan penyaluran. Namun pada prosesnya ada sedikit kendala.
“Datanya mungkin tidak sinkron dengan bank, Jadi tertahan di bank,” tegasnya.
Risto juga menambahkan, setidaknya ada ribuan KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima BPNT 2021
“Yang menerima sampai Februari itu ada 13 ribu (KPM), mas,” bebernya.
Secara teknis, pada penyaluran BPNT 2021, data KPM di Kemensos sudah ada. Namun sebagian KPM belum menerima kartu untuk mencairkannya.
“Jadi BNI memberikan kartu itu pada KPM. Terus langsung dicairkan, seperti yang ada di beberapa kecamatan. Untuk BPNT yang 2021, itu penyaluran masih lewat bank. Pakai peraturan yang lama,” ungkapnya.
Kemudian untuk BPNT susulan, KPM akan menerima pencairan tunai yang mana penyaluranya pada sebagaimana pada surat keputusan yang baru tahun 2022.
“Kalau dia (KPM, red) mengambil di mana, nanti diarahkan per wilayah, seperti biasanya. Itu langsung bawa uang tunai. Dengan besaran macam-macam, ada yang Rp1.400.000, yang jelas tiap bulannya Rp200 ribu,” terangnya. (yud)
Editor : May Aini L.A
Pererat Tali Silaturahmi Antardaerah, Pak Yes Kenalkan Potensi Wisata Lamongan ke Wabup Lombok Tengah
KLIKJATIM.Com | Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengenalkan beragam potensi unggulan pariwisata Kabupaten Lamongan…
Gubernur Khofifah Terima Bintang LVRI di Harvetnas 2026: Perjuangan Hari Ini Lawan Kemiskinan dan Jaga Persatuan
KLIKJATIM.Com | Malang – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima penganugerahan Bintang LVRI pada Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas)…
Rebo Wekasan di Telaga Sumber, Bupati Gresik Ajak Masyarakat Rawat Tradisi dan Perkuat Kerukunan
Rebo Wekasan di Telaga Sumber, Bupati Gresik Ajak Masyarakat Rawat Tradisi dan Perkuat Kerukunan…
Antisipasi Kemarau, Pemkab Lamongan dan Kementan RI Cek Potensi Kekeringan di Sugio
KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melakukan survei potensi kekeringan pada lahan pertanian sekaligus menyiapkan sejumlah langka…
Diduga Curi Uang Rp380 Ribu di Toko Kelontong, Pria di Driyorejo Gresik Diamankan Polisi
KLIKJATIM.Com | Gresik – Dugaan pencurian terjadi di sebuah toko kelontong di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Seorang pria berinisial AR (…
Hampir 10 Juta Batang Rokok Ilegal Ditindak Bea Cukai Jember, Satpol PP Sita 72.656 Batang
KLIKJATIM.Com | JEMBER – Peredaran rokok ilegal di wilayah tapal kuda Jawa Timur masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Hingga pertengahan 2026, ribuan b…