KLIKJATIM.Com | Gresik — Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil dalam menggali pendapatan mendapat sorotan dari kalangan dewan. Pasalnya hingga sekarang masih banyak sektor pendapatan yang realisasinya di bawah target.
[irp]
Dewan khawatir kondisi ini membuat kontraktor pembangunan infrastruktur tidak terbayar seperti beberapa tahun lalu.
Angota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Moh Syafi' AM mengatakan, untuk PAD pendapatan sektor IMB dan retribusi parkir jeblok. Hingga kini parkir baru Rp 900 juta dari target Rp 4 miliar.
"Untuk IMB tidak bisa menarik retribusi karena ada perubahan aturan," ujarnya.
Selain itu, dari dana transfer DAK fisik, realisasinya juga masih kecil. Baru 35 persen. Kemudian, pendapatan bagi hasil pajak baru terealisasi 29 persen.
"Padahal ini sudah memasuki pertengahan November. Apakah akan terealisasi," ungkapnya.
Dengan jebloknya pendapatan, membuat pihaknya khawatir persoalan kontraktor tidak terbayar kembali terulang. Makanya, pihaknya meminta Dinas PU dan kontraktor lebih berhati-hati.
"Saat ini serapan belanja Dinas PU baru 29 persen. Masih sangat rendah dan masih butuh banyak," kata politisi PKB itu.
Ditambahkan, biasanya kontraktor selalu mengajukan pembayaran diakhir tahun. Karena proyek saat ini masih banyak yang baru mulai berjalan.
"Apakah nanti cukup atau tidak anggarannya," imbuhnya.
Dari data yang berhasil dihimpun, hingga November pendapatan baru terealisasi Rp 2,3 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 832 miliar, pendapatan transfer Rp 1,4 triliun dan pendapatan lain-lain Rp 73 miliar.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik Nuri Mardiana mengatakan per 11 November kemarin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan sudah mencapai 74,04 persen.
Angka itu menurut Nuri bagus lantaran 2021 terdapat gelombang pandemi cukup besar yang menghantam sejumlah sektor pendapatan.
"Itu sudah bagus, kalau bisa lebih dari 80 persen karena tren sekarang ini sudah menunjukan peningkatan," tandas Nuri beberapa waktu lalu.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Achmad Hadi mengatakan, sejauh ini belum ada simulasi pasti mengenai kekhawatiran tertundanya pembayaran proyek infrastruktur, khususnya yang berada di bawah Bidang Bina Marga.
"Sejauh ini dari Tim Anggaran masih optimis, masih bisa dilakukan pembayaran," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Hadi, bila di tutup anggaran nanti masih defisit, opsi pembayaran proyek infrastruktur bisa ditunda atau dilanjutkan di tahun depan.
"Sejauh ini memang belum ada pembahasan skenario itu (penundaan pembayaran) dari Tim Anggaran Pemkab, makanya kami masih optimis bahwa nanti semua pekerjaan, khususnya di Bina Marga masih bisa terHadibayar," jelas Hadi.(mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
