KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 6 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (09/11/2021).
[irp]
Pada pelantikan ini diterapkan Protokol Kesehatan yang ketat karena masih dalam Pandemi Covid 19. Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi 6 Kepala Organisasi Perangkat Organisasi (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/5711/204/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditandatangani oleh Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 9 Nopember 2021.
Turut hadir Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta untuk semua kepala OPD Pemprov Jatim untuk segera merapat ke Wakil Gubernur Emil Listianto Dardak sebagai tim penanggulangan kemiskinan Daerah untuk mengkoordinasikan kemiskinan ekstrem agar segera diintervensi dengan berbagai program.
"Sebab kita ada tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Untuk tahun ini baru penugasan Oktober 2021 kemarin ya, ada 5 Kabupaten masing-masing 5 Kecamatan masing-masing 5 Desa. Total ada 125 Desa," ujarnya.
Kemendagri sudah mengirim surat bahwa pada Tahun 2022 ada penambahan 25 kabupaten kota. Sementara Gubernur Khofifah telah mengajak para kepala OPD untuk menyinkronkan program-program apa yang bisa digunakan untuk memberikan penguatan bagi penurunan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah.
Hasil survei BPS Jatim per 1 Juli 2021 hasilnya bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1/rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin) di Jawa Timur sudah makin menipis. Termasuk disparitas kemiskinan di kota dan desa yang makin menyempit. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim sudah masuk kategori inklusif dan sebetulnya ketimpangan disparitas itu semakin menipis. Kemudian keparahan kedalaman kemiskinan juga semakin menipis.
Sekarang ini dalam penanganan kemiskinan ekstrem, baik kotanya, kecamatannya, maupun desanya ditentukan oleh pemerintah pusat. "Maka kita harus nyekrup mana yang bisa diintervensi oleh dinas, oleh biro apa termasuk Basnas. Misalnya, Basnas diminta tolong membantu untuk (Rutilahu) rumah tinggal layak huni, Dinas ESDM bantu elektrifikasi. Jadi mereka akan membantu sesuai dengan OPD-nya masing-masing," terangnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif dimana pertumbuhan ekonomi yang makin memperkecil jurang antara yang kaya yang miskin. Juga memperkecil disparitas di antara kota desa dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diJawa Timur ini jauh di atas rata-rata nasional.
"Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu menjadi penting untuk bisa menunjukkan bahwa Insya Allah keadilan kesejahteraan dan pemerataan itu makin makin didekatkan. Dengan program-program bentuk kerjasama yang luar biasa dari bapak ibu sekalian. Saya terima kasih kepada OPD telah melakukan hal terbaik dan harus lebih baik lagi. Yang sudah baik harus lebih baik lagi," tuturnya. (ris)
Editor : Redaksi
