KLIKJATIM.Com | Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk terus meningkatkan kapasitas usaha melalui hilirisasi produk, penguatan kemitraan, serta pengembangan agroforestri yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama yang didorong adalah penguatan komoditas kopi sebagai produk unggulan perhutanan sosial di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6).
Menurut Khofifah, pengembangan perhutanan sosial saat ini tidak hanya bertujuan memperluas akses masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, tetapi juga memastikan kelompok tani hutan mampu menciptakan usaha yang produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Kelompok Tani Hutan (KTH) yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, Jawa Timur memiliki modal yang kuat dalam pengembangan perhutanan sosial. Hingga 2025, terdapat 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan total luasan mencapai 196.165 hektare. Program tersebut telah memberikan akses kelola kepada 136.421 kepala keluarga, termasuk sekitar 12 persen perempuan yang aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dari program tersebut tumbuh 880 KUPS atau sekitar 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. Jumlah itu terdiri dari 473 KUPS kelas Biru, 364 KUPS kelas Perak, 37 KUPS kelas Emas, dan enam KUPS kelas Platina.
Berkat perkembangan tersebut, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur pada 2025 mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional sebesar Rp1,5 triliun. Angka itu menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.
"Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Nilai transaksi ekonominya juga tertinggi dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan potensi besar yang masih bisa terus dikembangkan," kata Khofifah.
Ia menuturkan, salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur berasal dari sektor agroforestri, khususnya kopi. Bahkan sekitar 62 persen produksi kopi Jawa Timur didukung oleh sektor perhutanan sosial.
Kontribusi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, menurut Khofifah, tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi.
"KUPS tidak boleh berhenti sebagai penghasil bahan baku. Nilai tambah ada pada hilirisasi. Jangan sampai yang dijual hanya bahan mentah," tegasnya.
Karena itu, ia mendorong KUPS memperkuat pengolahan pascapanen, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, membangun merek, hingga memperluas akses pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Dalam Jambore Perhutanan Sosial 2026, juga dilakukan penandatanganan kerja sama kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dan dunia usaha, business matching, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pelaku usaha.
Khofifah menilai kemitraan menjadi faktor penting untuk mempercepat peningkatan kualitas dan daya saing KUPS. Melalui kolaborasi dengan dunia usaha, industri, maupun perguruan tinggi, kelompok perhutanan sosial dapat memperoleh akses teknologi, pendampingan, dan pasar yang lebih luas.
"Kemitraan sangat penting. Ketika ada dukungan teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kerja sama dengan dunia usaha maupun industri, maka akses pasar akan terbuka, kualitas produk meningkat, dan hilirisasi dapat berjalan lebih cepat," pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
