KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Kabupaten Gresik memanggil manajemen kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) untuk menggali potensi pendapatan daerah.
[irp]
Bukan apa-apa, selama ini keberadaan JIIPE dinilai belum berkontribusi besar terhadap pendapatan Kabupaten Gresik.
Karrna itu, gabungan Komisi I dan II mengundang Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP) Gresik serta menagemen untuk rapat koordinasi yang pertama dipimpin langsung Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir.
"Kami ingin berhitung potensi pendapatan untuk APBD 2022. Bukan hanya lahan yang dikuasai oleh JIIPE. Dari 2161 hektar lahan yang dikuasai dan 1.838 hektar harus dilaporkan. Termasuk lahan yang sudah dipadatkan. Kalau mau jujur-jujuran, kita punya data," tegas Qodir.
Data yang dimiliki, ada sekitar 1.700 hektar lahan yang sudah diuruk dengan galian C. Termasuk. lahan yang sudah dikuasai tetapi tidak dialihkan.
"Ke depan kita pakai perda tentang persetujuan bangunan gedung (PBG). Tak menggunakan IMB (izin mendirikan bangunan) untuk memungut retribusi. Harus dihitung potensinya," tandas dia.
Menurut politisi PKB ini, setelah JIPPE berubah menjadi KEK, banyak sekali investor yang masuk. Termasuk, PT Freeport Indonesia yang menyewa lahan di KEK.
"JIIPE jangan bertameng dengan alasan konsorsium (antara BKMS dan AKR).Belum lagi kita ngomong kewenangan pemerintah daerah yang harus menempatkan orang di KEK," tegas Qodir.
[irp]
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan, potensi pendapatan dari JIIPE antara lain dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan.
"Dari 15 tenant yang masuk (di JIIPE) baru tujuh yang sudah ber-IMB," tutur Reza.
Untuk itu, menurut Reza pihaknya akan mendalami potensi pendapatan di JIIPE yang bisa masuk ke daerah. Termasuk dari sektor pendapatan yang lain seperti BPHTB.
"Karena tidak semua tenant sewa, ada yang beli juga," ungkapnya.
Untuk tahun ini, Reza mengatakan belum ada pengurusan IMB dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke JIIPE, hal ini dikarenakan adanya perubahan dari IMB ke PBG. Namun Ia memastikan bila potensinya besar.
"Masing-masing perusahaan berbeda, seperti smelter Freeport ini hitungan kasar kita hampir 30 miliar, itu tahun depan (rencana pengurusannya)," beber dia.
Sementara itu Communication Devolepment PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Manajemen JIIPE) Mifti Haris menyebut, perusahaan yang belum mengantongi IMB di kawasan JIIPE lantaran baru mulai membangun.
"Yang lain belum mulai membangun," tuturnya singkat. (bro)
Editor : Abdul Aziz Qomar
