Tahun ini, Backlog Perumahan di Tulungagung Mencapai 56 Ribu Unit

KLIKJATIM.Com | Tulungagung - Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Tulungagung, Angka Backlog (keterbutuhan hunian) di Kabupaten Tulungagung tahun 2021 ini mencapai 56 ribu unit.

[irp]

Rabu, 14 Jan 2026 14:30 WIB

Demo Ricuh di Dinas Pertanian Sampang, Mahasiswa Tuntut Mafia Pupuk Ditindak dan Usut Hilangnya Hand Traktor

Kepala DPKP Tulungagung, Anang Pratistianto yang ditemui kemarin mengatakan, angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari jumlah pernikahan yang terus bertambah dan sempat turunnya minat investor untuk melakukan pembangunan perumahan baru di Tulungagung dalam jangka waktu 2-3 tahun belakangan ini.

"Karena yang menikah terus bertambah dan memang sempat ada penurunan minat investor membangun di Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir ini," ujarnya.

Anang menyebut, turunnya minat investor ini dipengaruhi beberapa hal, seperti tingginya harga tanah di wilayah perkotaan Tulungagung dan belum terakomodasinya mereka dengan rencana tata ruang di kabupaten Tulungagung.

Oleh sebab itu pihaknya kembali melakukan koordinasi dan mencoba memfasilitasi serta memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa membangun perumahan baru di Tulungagung.

"Akhirnya mereka memilih untuk membangun di kota lain, Kediri, Blitar dan sebagainya,"jelas Anang.

Hasilnya hingga pertengahan tahun ini saja sudah ada 6 unit rumah perumahan baru dengan rata rata tiap perumahan terdapat 50 unit rumah yang dibangun di Tulungagung, bahkan 3 perumahan diantaranya adalah perumahan bersubsidi yang ditujukan untuk MAsyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun ini sudah ada peningkatan dibanding tahun kemarin, tahun kemarin selama setahun ada 3 perumahan baru, tahun ini baru pertengahan saja sudah ada 6 perumahan baru,"terangnya.

Selain menggenjot pembangunan perumahan baru, upaya lain yang dilakukan pihaknya adalah dengan memaksimalkan Rusunawa yang telah ada, meskipun saat ini Rusunawa Jepun II yang telah selesai dibangun belum bisa dimaksimalkan karena masih dimanfaatkan untuk penanganan pencegahan Covid-19.

"Kita juga terus mengusulkan penambaha Rusunawa lagi, walaupun untuk yang Jepun II ini masih dimanfaatkan penanganan Covid-19 dan belum bisa dimaksimalkan,"pungkasnya. (rtn)