KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD 2026.
Meskipun terdapat tantangan berupa penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan dasar. Kepentingan publik tetap ditempatkan sebagai pilar utama dalam distribusi anggaran daerah.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, menjelaskan bahwa program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan warga akan tetap dipertahankan secara maksimal.
“Meski pendapatan transfer mengalami penurunan, kami pastikan program-program daerah dan pelayanan dasar yang menyasar langsung ke masyarakat tetap berjalan maksimal. Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas demi mendukung produktivitas masyarakat,” tegas Anie pada Rabu (7/1/2026).
Bukti keberpihakan pada masyarakat terlihat dari alokasi anggaran pada sektor-sektor krusial yang melampaui ketentuan minimal (mandatory spending) pemerintah pusat. Pada sektor kesehatan, Pemkab mengalokasikan Rp1,26 triliun (di luar gaji ASN). Jumlah ini jauh lebih besar dari kewajiban minimal 10 persen yang hanya berkisar Rp533 miliar, dengan penambahan signifikan sebesar Rp727 miliar untuk menjamin akses layanan kesehatan warga.
Sektor pendidikan juga mendapatkan porsi besar sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemkab mengucurkan Rp2,38 triliun atau sekitar 36,63 persen dari total belanja daerah. Nilai tersebut surplus Rp1,09 triliun dari batas minimal yang ditetapkan sebesar Rp1,29 triliun.
Sementara itu, guna memacu pertumbuhan ekonomi dan mobilitas, sektor infrastruktur mendapatkan alokasi sebesar Rp2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah (setelah dikurangi belanja transfer). Angka ini lebih tinggi Rp210 miliar dibandingkan kewajiban minimal 40 persen atau sebesar Rp2,14 triliun.
"Dengan total postur belanja mencapai Rp6,49 triliun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat terus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika fiskal nasional," pungkasnya.
Editor : Fatih
