KLIKJATIM.Com I Surabaya - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyatakan rapat manajer (manager meeting) 18 klub Liga 1 pada Jumat (20/8) membicarakan tiga hal penting. Namun, dalam rapat tersebut malah tidak menyinggung tentang jadwal.
[irp]
Dikutip dari keterangan LIB, Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita mengungkapkan, tiga poin tersebut adalah proses pendaftaran dan pengesahan pemain, sosialisasi penerapan aturan penggunaan aplikasi PeduliLindungi milik pemerintah serta protokol kesehatan yang diterapkan pada kompetisi.
Ditambahkan, tidak sama seperti musim-musim sebelumnya, pendaftaran pemain pada era pandemi COVID-19 mesti dilengkapi pula dengan keterangan sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.
"Kemudian kami juga melakukan sosialisasi bahwa semua pemain, ofisial dan pelatih yang bertanding wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi," sebutnya.
Sementara terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19, LIB memastikan hal itu akan dilaksanakan dengan ketat tanpa kecuali.Berkaitan dengan itu, semua pemain juga tidak diperkenankan berkeliaran di luar penginapan saat tidak berlaga atau berlatih.
"Pemain dilarang keluar hotel di luar jadwal latihan dan pertandingan," jelas Akhmad Hadian.
Dalam paparan soal rapat manajer Liga 1 itu, LIB tidak memaparkan apapun terkait jadwal Liga 1 2021-2022, pertandingan perdana maupun lokasi laga pembuka.
Padahal sebelumnya, dalam beberapa perbincangan dengan Antara, Direktur Operasional LIB Sudjarno sempat menyampaikan bahwa soal-soal tersebut akan didiskusikan dan ditetapkan dalam rapat manajer.
Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 direncanakan berlangsung mulai 27 Agustus 2021 hingga Maret 2022. Kompetisi tersebut digelar dalam enam seri dengan pertandingan berlangsung di tiga klaster wilayah Pulau Jawa.
Akan tetapi, Polri belum secara tegas menyatakan mereka telah memberikan izin untuk pelaksanaan Liga 1 dan 2 musim 2021-2022.
Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono menegaskan, polisi mendukung liga tetapi izin masih diproses. Namun, polisi masih mempertimbangkan beberapa hal termasuk regulasi terkait penerapan PPKM Level 4 di beberapa wilayah di Indonesia.
"Pada prinsipnya polisi tidak akan mempersulit. Polisi, jika sudah ada rekomendasi dan kesepakatan semuanya, tidak masalah," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
