KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam mengelola APBD 2023 beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menyampaikan, dewan memiliki catatan kritis atas LKPJ yang disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Yang paling menjadi catatan kritis Dewan adalah target pendapatan dan belanja daerah yang gagal terealisasi. Sehingga banyak program kerakyatan yang tidak berhasil dijalankan tahun lalu.
“Pendapatan daerah tidak terpenuhi menyebabkan belanja prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tidak terealisasi tahun lalu,” ujar Qodir.
Qodir mencontohkan, salah satu program prioritas yang gagal terealisasi adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Gresik tahun lalu. Di mana BOSDA Gresik tidak terbayar separuh pada tahun lalu.
Selain itu ada beberapa pekerjaan infrastruktur tahun lalu yang belum dibayar kepada kontraktor akibat defisit anggaran.
“Karena itu kami meminta Pemkab melakukan perhitungan, penganggaran baik pendapatan dan belanja berbasis perhitungan rasional, sehingga asumsi belanja berbasis potensi potensi riil,” Tegas Qodir.
Dijelaskan, saat ini, Pemkab Gresik sedang melakukan perhitungan ulang untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk menutup piutang anggaran tahun lalu.
“Sehingga setelah pergeseran tuntas baru nanti program pembangunan seperti infrastruktur bisa dijalankan,” imbuh Qodir.
Baca juga: Beberapa Target APBD Gresik 2023 Gagal Terealisasi
Perlu diketahui, APBD Gresik tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3.873.145.748,000,86 tetapi teralisasi sebesar Rp3.416.390.957.965, atau hanya 88.20 Persen.
Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) yang terkumpul Rp1.171.022.355.099, atau hanya 73.92 % dari target sebesar Rp 1.548.113.767.514. Sedangkan pendapatan transfer terealisasi Rp2.241.478.601.966, atau 97.92 % dari target sebesar Rp2.289.031.980.572.
Sementara pendapatan lain- lain yang sah teralisasi sebesar Rp3 miliar 890 juta rupiah.
Sementara, dari aspek Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp3,9 triliun tetapi teralisasi sebesar Rp3,4 triliun atau 86,50%. Rinciannya, belanja operasi teralisasi Rp2,2 triliun atau 90.96%dari target sebesar Rp2,4 triliun.
Belanja modal terealisasi Rp431 miliar atau 67% dari target sebesar Rp642 miliar. Belanja tidak terduga teralisasi sebesar Rp1,1 miliar atau 15.29% dari alokasi sebesar Rp7,7 miliar. Belanka transfer teralisasi sebesar Rp783 miliar atau 89% dari target sebesar Rp880 miliar. Adapun pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp79, 2 miliar dan terelisasi sebesar Rp78,1 miliar atau 99,82%. (qom)