KLIKJATIM.Com | Surabaya - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menilai APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Miseri Efendy menyampaikan bahwa APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp26,546 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,687 triliun, pendapatan transfer Rp8,831 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar.
“Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disusun secara optimal dengan memperhatikan potensi daerah dan kapasitas fiskal yang tersedia,” jelas Misery dalam Pandangan Akhir Fraksi tentang R-APBD Jatim 2027, Rabu (11/11).
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp27,637 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah. “Besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan persoalan ekonomi masyarakat,” terang Politisi dari Ponorogo ini.
Baca juga: Komisi B DPRD Jatim Evaluasi Program Bongkar Ratoon Usai Petani Tebu Lamongan Keluhkan Gagal Panen
Fraksi Demokrat menilai optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi pekerjaan penting. Meski PAD diproyeksikan mencapai sekitar 66,6 persen dari total pendapatan daerah, pertumbuhannya hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. “Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah,” pintanya.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah provinsi agar memperkuat penerimaan pajak daerah, mengoptimalkan kontribusi dividen BUMD, serta memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang belum produktif.
Selain pendapatan, Demokrat mengingatkan agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi produktif harus mendapat perhatian agar belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
Miseri menegaskan, APBD 2027 harus dikelola secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil. “Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan harapan pelaksanaannya mampu memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkashya.
Editor : Wahyudi