KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kinerja. Langkah transparan ini diwujudkan melalui penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Nota pertanggungjawaban tersebut diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Jumat (12/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menggarisbawahi bahwa momentum ini menjadi pijakan penting untuk mengevaluasi sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah demi kemaslahatan masyarakat.
Baca juga: Abdul Ghofur Resmi Nahkodai DPC PKB Lamongan
Pak Yes menerangkan, sepanjang tahun anggaran 2025, Kabupaten Lamongan kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Lamongan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Selain raport hijau dari BPK, Pemkab Lamongan juga berhasil menyabet Predikat A (Sangat Baik) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Prestasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tata kelola keuangan dan roda kinerja daerah berjalan secara transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," terang Pak Yes.
Bergerak ke sektor postur anggaran, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 mencatatkan performa yang sangat sehat, yakni mencapai Rp3,21 triliun atau setara dengan 99,35 persen dari target awal sebesar Rp3,23 triliun. Realisasi ini mencerminkan kondisi fiskal Lamongan yang berada dalam status stabil.
Baca juga: Wakil Panglima TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Lamongan, Dorong Penguatan Ekonomi Desa
Menariknya, penopang utama dari capaian ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp680,8 miliar. Angka PAD tersebut melonjak tajam sebesar 21,70 persen jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya, yang sekaligus menjadi sinyal kuat semakin kokohnya kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan.
Sementara itu, untuk pos belanja daerah dan transfer Lamongan tahun anggaran 2025 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp3,17 triliun. Dari proporsi tersebut, keuangan daerah mencatatkan surplus sebesar Rp41 miliar, berbalik positif dari proyeksi awal yang sempat diperkirakan mengalami defisit hingga Rp85 miliar.
Neraca keuangan Lamongan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Total aset Kabupaten Lamongan tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp225,8 miliar dibanding tahun 2024. Pertumbuhan aset ini berjalan selaras dengan ekuitas daerah yang ikut tumbuh meroket di angka Rp271 miliar.
Baca juga: Aksi Amankan Swasembada Pangan, Bupati Lamongan Serahkan Bantuan Alsintan untuk Poktan
Di sisi lain, kurva kewajiban atau utang daerah justru menunjukkan tren penurunan yang melandai. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemampuan manajemen Pemkab Lamongan dalam mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan kewajiban finansialnya secara lebih sehat, taktis, dan terukur.
"Dapat kami tegaskan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan menentukan arah penguatan yang positif. Hal ini tercermin dari perbaikan kondisi fiskal daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, peningkatan SILPA, optimalisasi belanja modal khususnya pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta penurunan kewajiban daerah," pungkas Pak Yes di hadapan jajaran anggota legislatif.
Editor : Fatih