KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto atau yang akrab disapa Kang Yoto, turut menyoroti fenomena tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terus berulang tiap tahun.
Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung langsung Pemkab Bojonegoro atas besarnya dana mengendap di kas daerah hingga mencapai Rp3 triliun di akhir tahun anggaran.
Menurut Kang Yoto, pengelolaan anggaran di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro memang memiliki tantangan tersendiri. Selain fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH), juga sering terjadi keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Pengelolaan anggaran di Bojonegoro itu penuh seni. Fokus eksekusi harus ditentukan sejak awal, sementara hal-hal yang dinamis perlu fleksibilitas dalam penyesuaian,” ujar Bupati Bojonegoro periode 2008–2018 itu, Rabu (22/10/2025).
Kang Yoto juga mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro yang membentuk Dana Abadi Migas. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya menjamin keberlanjutan fiskal daerah, tapi juga menjadi solusi konkret dalam mengantisipasi keterlambatan transfer DBH di akhir tahun.
Ia menekankan, kunci utama agar Silpa tidak berulang adalah perencanaan eksekusi yang matang.
“Bojonegoro perlu menyusun jadwal eksekusi sebelum tahun anggaran dimulai, lengkap dengan berbagai skenario kemungkinan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegur beberapa pemerintah daerah yang masih menumpuk dana besar di kas daerah. Ia mengingatkan bahwa fungsi utama anggaran daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menabung.
“Bojonegoro kan di sana ada ExxonMobil, ya makmurkanlah penduduk di situ. Tujuan Pemda bukan untuk menabung, tapi untuk mendongkrak ekonomi,” kata Purbaya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025). (ris)Editor : M Nur Afifullah