klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Serapan Anggaran Infrastruktur di Triwulan III 2025 Rendah, DPRD Gresik Khawatir Proyek Mangkrak

avatar Abdul Aziz Qomar
  • URL berhasil dicopy
Anggota Badan Anggaran DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra saat rapat Banggar dan Tim Anggaran (Dok)
Anggota Badan Anggaran DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra saat rapat Banggar dan Tim Anggaran (Dok)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Hingga triwulan III pelaksanaan APBD Gresik tahun 2025, serapan anggaran untuk proyek infrastruktur di Kabupaten Gresik masih tergolong rendah. Kondisi ini terjadi di dua dinas teknis utama, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman (DCKPKP).

Fakta tersebut terungkap dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Gresik yang membahas pelaksanaan APBD triwulan III tahun 2025, Rabu (8/10/2025) lalu.

Anggota Banggar DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi anggaran di dua dinas tersebut. “Serapannya sangat rendah, hanya 17,24 persen di DPUTR dan 36,53 persen di DCKPKP,” ungkapnya seusai rapat.

Berdasarkan data yang disampaikan, anggaran DPUTR dalam APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp287,2 miliar. Namun, hingga triwulan III, realisasinya baru Rp39,5 miliar, sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp237,7 miliar yang belum terserap.

Baca juga: DPRD Gresik Desak Kontraktor Tuntaskan Proyek Pelebaran Jalan Yosowilangun–Suci yang Timbulkan Debu
“Itu belum termasuk proyek yang sudah dilelang dengan nilai sekitar Rp30 miliar,” tambah Tirta, sapaan akrabnya.

Sementara itu, anggaran di Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) mencapai Rp97,1 miliar, namun realisasi hingga saat ini baru Rp35,4 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp61,6 miliar yang belum terserap.

Politikus asal Fraksi PKB itu menilai, rendahnya serapan anggaran tersebut bisa berdampak buruk terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur di Gresik.

“Kasihan kontraktor yang sudah mengerjakan proyek kalau dinas tidak segera mencairkan anggaran sesuai progres pekerjaan. Kita khawatir proyek infrastruktur akan mangkrak karena rekanan enggan cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan,” ujarnya.

Banggar DPRD Gresik meminta agar Pemkab segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk proyek-proyek strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. (qom)

Editor :