KLIKJATIM.Com I Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo merekomendasi Lembaga Independen Pemantau Pemilu Sidoarjo (LIPPS) untuk memantau proses Pilkada di Sidoarjo. Sekertaris LIPPS, Chamim Putra Ghafoer mengatakan, latar belakang berdirinya LIPPS ini dikarenakan keprihatinan terkait masalah Bupati Sidoarjo yang terjerat hukum.
[irp]
“Kami berpikir, mungkin berangkatnya biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dan akhirnya terjadi korupsi. Untuk itu kita akan betul-betul pantau, supaya Sidoarjo lebih bersih, proses pemilukada bersih,” terang Chamim, Senin (12/10/2020).
LIPPS Juga mengingkatkan kepada ASN, TNI, Polri, SKPD, Camat, Lurah dan Kades jika terlibat dalam politik praktis dipidana penjara. “Kami juga mewanti-wanti kepada sobat ASN, Kepala Desa beserta perangkat dan BPD, tidak boleh terlibat dalam kampanye apalagi sampai memfasilitasi. Akan kita laporkan ke pihak berwajib, karena melanggar UU No. 7 tahun 2017 pasal 494,” imbuh Chamim.
Sementara itu dalam kedatanganya di kantor KPU Sidoarjo hari ini, LIPPS yang terdiri dari gabungan dari beberapa aliansi swadaya masyaraka diterima langsung oleh Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak.
Ketua LIPPS, Samsul menjelaskan, pihaknya sudah memperoleh data ada paslon dalam berkampanye tidak mentaati prokes “Apa yang sekarang lagi ramai di medsos dan berita-berita di Sidoarjo, memang benar adanya jika paslon tidak mentaati protokol kesehatan. Kami mendapatkan laporan mereka paslon tidak tertib protokol kesehatan. Selain itu pihaknya akan memantau di tiap desa dan kecamatan jangan sampai ada DPT ganda,” Ucap Samsul.
Ketua KPU Sidoarjo, mengapresiasi dengan adanya lembaga pemantau yang hari ini surat rekomendasi sudah diberikan secara langsung di kantor KPU.
“Kami di KPU sangat senang, artinya proses pilkada di kabupaten sidoarjo, semakin baik, jujur, akutanbilitasnya semakin terjaga dan kredibilitas pemilihan juga semakin terjada pula. Kalo banyak komponen masyarakat yang aktif berperan dalam proses ini, kami apresiasi dan bangga,” jelas Iskak.
Sehingga apa mulai hari ini masuk masa kampanye, proses DPT, pencoblosan dan perhitungan. “Kita berhadap agar proses ini berjalan dengan baik dan benar maka seluruh komponen masyarakat membantu kami melakukan pemantau berperan aktif dan sebagainya. Nanti suatu missal hasil pemantauan teman-teman ini ada pelangaran ini bisa disampaikan ke Bawaslu. Suatu missal ada temuan terkait DPT bisa klarifikasi ke KPU terlebih dahulu untuk selanjutnya akan kita proses secepatnya. Dengan adanya pemantau otomatis meringankan beban kami di bawaslu dan di KPU,” tutur Iskak. (bro)
Editor : Satria Nugraha
