Setigi Dibangun Oleh Pemerintah Desa Izinnya Cukup Peraturan Desa

KLIKJATIM.Com | Gresik - Pengelolaan obyek wisata Selo Tirto Giri (Setigi) di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah tidak melibatkan pemerintah daerah namun murni swadaya pemerintah desa. Sehingga, pengelolaanya tidak memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

[irp]

Menurut Kepala Desa Sekapuk sekaligus Pengelola Setigi, Abdul Halim, kawasan dulunya Sekapuk tertinggal dan kawasan sampah. Setelah dikelola dengan cermat sekarang menjadi kota pariwisata dan penampung perekonomian warga.

"Wisata Setigi itu bukan badan hukum seperti CV, UD, atau PT. Setigi status kepemilikannya adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes, Red). Dan Bumdes sendiri tidak diharuskan berbadan hukum karena sudah diatur oleh Peraturan Desa (Perdes)," katanya kepada Klikjatim.com. Sabtu (12/9/2020).

Diseburkan, total hasil Bumdes dari Desa Sekapuk Rp 4 miliar. Hasil itu 40 persen masuk ke pandapatan asli Desa (PADes). Dalam kesempatan itu, Abdul Halim juga menegaskan, wisata Setigi tidak harus berurusan dengan retribusi atau pajak daerah untuk pungutan karcis masuk.

"Kenapa harus porporasi, itu kan punya Bumdes. Jadi yang diatur pemerintah punya perorangan, UD, CV, PT itu yang mengatur kepala Desa, Perdes. Dan sejak ada Undang-undang kewenang Desa tahun 2014," tuturnya.

"Kalau hitungan porporasi maksimal 10 persen ke daerah. Kalau ini 40 persen ke Pemerintah Desa. Dan tidak ada porporasi, semua diatur di Perdes," ujar Abdul Halim.

Kades Sekapuk lantas mempertanyakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik menarik pajak. Halim menjelaskan, Pemkab Gresik kewenangannya hanya memberikan surat keterangan kalau itu Desa Wisata. "Tidak ada alasan desa tidak maju, karena ada UU kewenangan Desa yang digunakan untuk usaha milik Desa," pungkasnya.