KLIKJATIM.Com | Gresik – Puluhan pemuda yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Bawean (Gemaba) menggelar unjuk rasa di Kantor Kecamatan Sangkapura, Senin (8/6/2020). Mereka mendesak pemerintah setempat agar menutup akses kapal yang mengangkut penumpang tujuan Bawean-Gresik (Pulang Pergi).
Aksi ini menyusul adanya seorang warga di Kecamatan Sangkapura, yang sudah terpapar Covid-19. Selain itu, juga masih banyak yang terus berdatangan dari Jawa sehingga membuat warga setempat semakin khawatir.
Korlap Aksi, Ifan Soberi menjelaskan, aksi kali ini mendesak pemerintah agar lebih tegas. Yakni menyetop akses penumpang rute Gresik-Bawean dan sebaliknya.
"Kapal hanya boleh membawa kebutuhan logistik," ujar Ifan.
[irp]
Menurutnya, warga yang baru datang dari Jawa seharusnya diwajibkan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tujuannya untuk menjaga diri, keluarga dan masyarakat sekitar. Tapi kenyataanya hal itu tidak dilakukan.
"Arahannya memang harus isolasi mandiri. Tapi fakta di lapangan banyak yang tidak patuh dan tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait," imbuhnya.
Adapun aksi yang digalakkan ini sebagai bentuk protes dari masyarakat Bawean yang benar-benar khawatir. Pasalnya, dari Pemda Gresik dan KSOP terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 ke Bawean dianggap tidak serius. Buktinya tidak ada penegasan terhadap instansi pemerintah di bawah untuk serius melaksanakan protokol kesehatan, bagi setiap pendatang dari zona merah sebagai orang dalam pemantauan (ODP).
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Koordinator Gemaba, Ahmad Ghezi. Dia menyanyangkan terhadap kinerja DPRD terutama daerah pemilihan (dapil) Bawean, yang tidak menyuarakan rasa kekhawatiran masyarakat di Pulau Putri---sebutan untuk Pulau Bawean---kepada lembaga eksekutif.
[irp]
"Dan ditambah lagi dengan sikap Camat Sangkapura, tidak mempunyai strategi dalam menyikapi datangnya penumpang dari Gresik ke Bawean. Seperti contoh tidak adanya karantina tingkat kecamatan," paparnya.
Dikatakan Ghezi, pihaknya juga menyoroti jumlah tenaga medis di Bawean yang terbatas. "Seharusnya pihak kecamatan mempunyai inisiatif untuk membuat karantina di tingkat kecamatan, sehingga kontrol dari tenaga medis itu bisa maksimal," tambahnya.
Sementara itu, Kapolsek Sangkapura, AKP Rahmat mengatakan, bahwa para mahasiswa itu sudah diajak berdialog di Kantor kecamatan bersama Muspika. "Kami Muspika meminta agar tuntutan mahasiswa dilakukan secara tertulis. Selanjutnya akan kami teruskan ke pihak terkait," pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi
