KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menetapkan 38.673,07 hektare sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi lahan pertanian sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan di tengah perkembangan kawasan industri dan ekonomi.
Penetapan KP2B tersebut mencakup Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.611,08 hektare.
Secara keseluruhan, RTRW Kabupaten Gresik 2026–2046 mencakup wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare. Dari luasan tersebut, 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya, sedangkan 8,17 persen lainnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Kebijakan penataan ruang itu disosialisasikan di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026). Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, RTRW menjadi instrumen penting untuk mengatur arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Menurutnya, posisi Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur membawa peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan wilayah.
Keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, hingga rencana jaringan kereta api menjadi potensi pengembangan ekonomi. Namun, pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor industri.
Gresik juga memiliki kawasan pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta potensi budaya dan wisata religi yang perlu dipertahankan dalam kebijakan tata ruang.
"Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang," ujar Alif.
Dia menambahkan, sejumlah persoalan perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang, mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, perlindungan kawasan lindung, hingga pemerataan infrastruktur.
RTRW 2026–2046 sendiri mengusung tujuan mewujudkan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global. Pengembangan tersebut diarahkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam dokumen tersebut juga diatur rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelibatan masyarakat dalam penataan wilayah.
Alif menegaskan, RTRW harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembangunan, termasuk penyusunan program pemerintah daerah, pengambilan kebijakan, hingga pelaksanaan investasi.
"RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik," tegasnya.
Dia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan kebijakan tata ruang tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten, terutama pada kawasan lindung, lahan pertanian, dan wilayah yang memiliki risiko bencana.
Melalui penerapan RTRW, Pemkab Gresik berharap pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lahan produktif, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar