KLIKJATIM | Jember — Sekitar 3.000 orang yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) bersama kurang lebih 98 truk pengangkut perangkat sound system mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pada Senin (16/11/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound horeg dan kegiatan karnaval di wilayah setempat.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang, ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.05 WIB. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah tidak menerapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh, melainkan membuka ruang dialog untuk menyusun regulasi yang adil.
Ketua JSSC sekaligus koordinator lapangan, Arif Sugiartani, menegaskan bahwa komunitasnya tidak keberatan dengan adanya aturan. Namun, ia menolak regulasi yang justru mematikan mata pencaharian pelaku usaha.
"Kami siap diatur, tetapi jangan sampai ada pelarangan total yang membunuh usaha kami," ujar Arif. Ia juga menambahkan bahwa penyedia jasa sound system hanya bertanggung jawab pada perangkat pengeras suara, sementara aktivitas lain di luar hal tersebut berada di luar kendali mereka.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Jember, Imam Sudarmaji, menyatakan bahwa Pemkab bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak bermaksud melarangan penggunaan sound system. Penggunaan perangkat tersebut nantinya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI dan komunitas. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung paling lambat dua minggu ke depan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menilai bahwa hiburan masyarakat seperti karnaval tetap diperlukan, namun membutuhkan regulasi yang jelas terkait kapasitas perangkat, tingkat kebisingan (desibel), serta batas waktu operasional guna menjaga kenyamanan bersama.
Di akhir aksi, JSSC memperingatkan agar pemerintah menepati janji tenggat waktu mediasi tersebut. Arif mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang jauh lebih besar jika aspirasi mereka tidak segera ditindaklanjuti.
Editor : Wahyudi