klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

DPRD Sampang Desak Pemkab Tuntaskan Sengketa Tanah Sekolah dan Pasar

avatar fadil
  • URL berhasil dicopy
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud. (Ist)
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud. (Ist)

KLIKJATIM.Com | Sampang – Persoalan kepemilikan tanah yang belum memiliki kepastian hukum masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Tidak hanya di lingkungan sekolah, sejumlah aset publik seperti pasar juga menghadapi persoalan serupa.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut. Menurutnya, penyelesaian status kepemilikan tanah harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar lembaga pendidikan.

"Tidak hanya sekolah, semua permasalahan tanah harus diselesaikan," ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Mahfud menilai, ketidakjelasan status tanah sekolah dapat berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Sebab, sekolah yang berdiri di atas lahan bermasalah berpotensi mengalami kendala dalam pengajuan bantuan pemerintah, terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras).

Kondisi tersebut bisa menghambat rehabilitasi ruang kelas maupun pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Pada akhirnya, siswa menjadi pihak yang ikut dirugikan.

"Kalau di sekolah otomatis mengganggu aktivitas KBM," katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat dan segera mengupayakan penyelesaian administrasinya. Kejelasan status kepemilikan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum yang harus ditempuh.

Jika tanah tersebut merupakan milik masyarakat, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian secara sah. Sementara lahan yang menjadi aset pemerintah perlu segera dituntaskan proses sertifikasinya.

Karena itu, Komisi IV DPRD Sampang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait tidak sekadar melakukan pendataan, tetapi juga mempercepat langkah konkret penyelesaian sengketa tanah.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset daerah sekaligus memastikan pelayanan publik, khususnya pendidikan, tidak terganggu.

"Kami selalu mendesak agar persoalan ini cepat selesai," pungkasnya.

Editor :