klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Petani Keluhkan Pupuk Subsidi, DPRD Jatim Dorong Pengawasan Distribusi Lebih Optimal

avatar Muhammad Nurkholis
  • URL berhasil dicopy
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri mengaku saat menjalani masa reses, dirinya kerap mendapatkan keluhan terkait ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin sulit diperoleh.  

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, politisi PKB yang akrab disapa Azam ini menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi telah diatur berdasarkan komoditas, luas lahan, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi petani.

"Secara aturan komoditas strategis yang berhak mendapatkan pupuk subsidi antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu," jelas Azam, Senin (16/11).

Ia menerangkan, pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani yang menggarap lahan maksimal dua hektare per musim tanam dan telah terdaftar dalam data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

"Pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani dengan kepengarapan atau luas lahan maksimal 2 hektare per musim tanam yang wajib terdaftar dalam data e-RDKK," jelasnya.

Namun, Azam menegaskan, apabila petani telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut tetapi tetap kesulitan memperoleh pupuk, pemerintah perlu segera menelusuri persoalan dalam rantai distribusi.

"Kalau komoditas yang saya sebutkan tadi, lahan tidak lebih dari 2 hektare, dan sudah masuk dalam data e-RDKK tapi masih kesulitan mendapat pupuk, maka ada masalah di distributor (baik agen maupun kios resmi). Apalagi kalau kios selalu menyampaikan pupuk subsidi kosong," tegasnya.

Azam juga mengingatkan petani agar memahami jenis pupuk yang masuk dalam skema subsidi pemerintah. Di antaranya Urea, NPK, dan pupuk organik, serta jenis tambahan SP-36 dan ZA sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perlu diketahui juga, jenis pupuk subsidi adalah Urea, NPK, dan Pupuk Organik (serta opsi tambahan SP-36 dan ZA sesuai ketentuan). Kalau kebutuhan njenengan diluar pupuk itu, berarti bukan pupuk subsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Azam menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk apabila kios resmi terus-menerus mengaku kehabisan stok. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan praktik mafia pupuk yang berpotensi merugikan petani kecil.

"Jadi, jika memang permasalahannya di kios yang selalu menyampaikan pupuk subsidi kosong. Kemungkinan ada permainan mafia pupuk," ungkapnya.

Menurutnya, kelangkaan pupuk subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, kondisi tersebut dapat menghambat produktivitas pertanian dan menambah beban petani, terutama mereka yang memiliki lahan terbatas.

"Kelangkaan pupuk tidak boleh dinormalisasi, ini masalah bagi petani dengan lahan kecil. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak boleh diam. Harus solusi atas permasalahan yang dihadapi petani," jelasnya. 

Azam mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap distribusi pupuk subsidi. Jika ditemukan praktik penyelewengan, ia meminta aparat dan instansi terkait mengambil tindakan tegas.

"Jika memang benar ada mafia pupuk, maka pemerintah wajib membumi hanguskan mafia pupuk yang selalu menghantui petani," pungkas Azam.

Editor :