klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

DPRD Jatim Dorong Pemprov Maksimalkan Potensi Aset Daerah

avatar Muhammad Nurkholis
  • URL berhasil dicopy
Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati (Humas Setwan
Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati (Humas Setwan

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi aset milik daerah, pembenahan pengelolaan rumah sakit, hingga digitalisasi sistem pembayaran dinilai bisa menjadi alternatif untuk memperkuat pendapatan tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak dan retribusi.

Dorongan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, Senin (16/11). Menurut dia, masih terdapat sejumlah potensi ekonomi daerah yang perlu digarap secara maksimal agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah aset milik Pemprov Jatim yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif. Inventarisasi dan pemetaan ulang diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi sekaligus memastikan status legalitas setiap aset.
Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menghasilkan pendapatan.

Selain aset daerah, Lilik menyoroti peluang peningkatan penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit. Penguatan kemandirian fiskal rumah sakit dapat dilakukan melalui pembenahan manajemen klaim serta percepatan penagihan piutang kepada BPJS Kesehatan.

Namun, ia mengingatkan agar langkah optimalisasi pendapatan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan maupun membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Di sektor pemungutan PAD, digitalisasi juga dinilai menjadi kebutuhan penting. Penerapan pembayaran nontunai, integrasi data antarlembaga, serta pengawasan piutang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sekaligus menekan potensi kebocoran.

Menurut Lilik, optimalisasi PAD seharusnya tidak selalu ditempuh melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi. Pemerintah daerah justru perlu membenahi sistem pemungutan, memperluas basis penerimaan, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru.

“Kami berharap Pemprov Jatim tidak lagi bekerja business as usual. Energi inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD harus dikuatkan, setidaknya dimulai dengan menyegerakan tindak lanjut atas rekomendasi Banggar,” jelas Lilik. 

Ia berharap pembaruan strategi pengelolaan pendapatan daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal Jawa Timur. Diversifikasi sumber penerimaan yang didukung tata kelola lebih transparan dan akuntabel akan memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan.

"Dengan begitu, peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola serta mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah," pungkasnya. 

Editor :