klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Setujui APBD 2027, FPKB Ingatkan Target Penurunan Kemiskinan Jatim Sulit Tercapai

avatar Muhammad Nurkholis
  • URL berhasil dicopy
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Alyadi Mustofa (Humas Setwan Jatim)
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Alyadi Mustofa (Humas Setwan Jatim)

KLIKJATIM.Com | Surabaya  – Upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Timur membutuhkan strategi yang lebih terarah. Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat sektor ekonomi produktif sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur meski menyetujui Raperda APBD 2027 menjadi Perda. Fraksi PKB menilai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,80 persen pada 2027 masih menghadapi tantangan besar jika melihat tren penurunannya selama ini.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Alyadi Mustofa mengungkapkan, berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih berada di angka 9,06 persen atau sekitar 3,71 juta jiwa.

Sementara itu, dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 122 ribu orang per tahun. Dengan kecepatan tersebut, target penurunan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dinilai membutuhkan upaya lebih serius.
“Pada laju itu target bawah kemiskinan 2027 (7,80 persen) baru realistis sekitar empat tahun lagi. Target bawah 2029 (5,30 persen) baru realistis sekitar sepuluh tahun lagi,” kata Alyadi, Senin (16/11). 

PKB juga menyoroti besaran anggaran bantuan sosial yang disiapkan dalam RAPBD 2027. Dengan alokasi Rp187,2 miliar untuk sekitar 87 ribu penerima, cakupan bantuan tersebut dinilai masih terbatas dibandingkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

Jumlah penerima itu hanya setara 2,37 persen dari total penduduk miskin. Karena itu, bantuan sosial perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen perlindungan masyarakat, bukan menjadi satu-satunya tumpuan dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Percepatan pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi hanya dengan instrumen bantuan sosial sebesar Rp187,2 miliar untuk 87 ribu penerima. Angka ini hanya menjangkau 2,37 persen penduduk miskin,” ujarnya.

Alyadi menegaskan, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui tiga sektor utama. Yakni perlindungan sosial, penguatan ekonomi produktif melalui program seperti Prokesra, UMKM dan pembangunan irigasi, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. 

Di sisi lain, Fraksi PKB turut mengingatkan pentingnya komposisi belanja daerah dalam mendukung strategi tersebut. Minimnya alokasi belanja modal dalam RAPBD 2027 dinilai berpotensi membatasi ruang pemerintah untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

PKB juga mendorong agar kebijakan anggaran tidak disamaratakan di seluruh daerah. Sebab, karakteristik dan tingkat persoalan kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur berbeda-beda.

Menurut Alyadi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan penganggaran yang afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan.

“Program penguatan pengentasan kemiskinan harus difokuskan secara intensif pada wilayah kantong kemiskinan, bukan disebar secara tipis ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa memandang perbedaan beban dan karakter masalah masing-masing,” jelasnya. 

Melalui pendekatan tersebut, PKB berharap anggaran daerah tidak hanya terserap dalam berbagai program, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Editor :