KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menetapkan tiga fokus utama arah pembangunan daerah pada tahun 2027 di tengah tantangan keterbatasan kapasitas fiskal.
Ketiga prioritas strategis tersebut meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur dasar disertai peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memaparkan arah kebijakan strategis tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dengan agenda Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, pemimpin yang akrab disapa Pak Yes tersebut mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,9 triliun. Angka tersebut disusun secara berimbang dengan rencana belanja daerah yang juga dipatok sebesar Rp2,9 triliun.
Menghadapi postur fiskal yang terbatas di tengah terus berkembangnya kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk jauh lebih selektif dan terukur dalam merumuskan program kerja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi warga.
“Memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang, maka disiplin fiskal dan ketepatan alokasi belanja yang diarahkan pada kebutuhan mendesak dan bermanfaat perlu diberlakukan dalam rancangan anggaran tahun 2027,” katanya.
Yuhronur menjelaskan, ketiga prioritas tersebut dirancang sebagai pijakan utama agar arah pembangunan Kabupaten Lamongan tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan turut menjamin pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
Guna memperkuat implementasinya, Pemkab Lamongan menyelaraskan kebijakan tersebut dengan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan”. Melalui tema ini, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi penggerak roda perekonomian lokal yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.
“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan menopang keberlanjutan pembangunan,” ujar Yuhronur.
Selain membahas arah pembangunan dan RAPBD 2027, rapat paripurna tersebut juga menyepakati Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2027 yang memuat total 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rinciannya terdiri atas empat Ranperda inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan pihak eksekutif.
Adapun empat Ranperda inisiatif legislatif meliputi Ranperda tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran, Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Sementara itu, enam Ranperda yang diajukan Pemkab Lamongan mencakup Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Perubahan APBD 2027, APBD 2028, Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045, serta Perubahan Kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
Melalui sinergi perencanaan anggaran dan penguatan payung regulasi daerah tersebut, Pemkab Lamongan optimistis seluruh target pembangunan tahun 2027 dapat terealisasi secara efektif, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan publik.
Editor : Fatih