KLIKJATIM.Com | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik tersebut diduga melibatkan transaksi Waran Seri I dan waran terstruktur dengan potensi kerugian mencapai Rp6,97 miliar.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S merupakan karyawan swasta. Mereka ditahan oleh penyidik OJK pada Senin (16/11/2026).
“Selanjutnya mereka ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan,” kata Wahyu, Selasa (17/11/2026).
Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan. OJK menilai terdapat kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat proses penyidikan.
Selain ketiga tersangka tersebut, terdapat satu orang berinisial TGB alias T yang juga diduga terlibat dalam perkara ini. Karyawan salah satu perusahaan sekuritas tersebut saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.
OJK menduga keempat tersangka melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan transaksi manipulatif tersebut terjadi pada 29 Mei 2023 dan melibatkan sejumlah instrumen, yakni Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan dugaan aksinya, para tersangka disebut menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Pendanaan transaksi juga diduga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain.
Rangkaian aktivitas tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memastikan penyidikan berjalan lancar. Dalam penanganannya, lembaga tersebut tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak-hak para tersangka.
Wahyu menambahkan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi pengawasan dan penegakan hukum pasar modal yang diarahkan untuk menciptakan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penindakan tersebut, OJK berharap integritas pasar modal nasional semakin terjaga, perlindungan investor meningkat, serta kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan semakin kuat.
Editor : Wahyudi