KLIKJATIM.Com | Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mempercepat pemerataan layanan transportasi publik melalui pengembangan Trans Jatim. Tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, layanan tersebut didorong menjangkau seluruh wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) paling lambat pada 2028.
Perluasan jaringan Trans Jatim menjadi salah satu catatan strategis Gerindra dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jatim Tahun Anggaran 2027. Fraksi menilai transportasi publik harus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan sekaligus memberikan alternatif mobilitas yang terjangkau bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11).
Menurut Cahyo, pengembangan Trans Jatim membutuhkan peta jalan yang jelas. Tidak cukup hanya merencanakan pembukaan koridor baru, pemerintah juga harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana, tahapan peluncuran, hingga kepastian pembiayaan operasional.
"Ada tiga koridor yang menjadi perhatian khusus. Yakni, Koridor Pasuruan, Madiun Raya, serta Jombang–Mojokerto," ujarnya.
Cahyo yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya itu menyebut kebutuhan anggaran untuk ketiga koridor tersebut diperkirakan mencapai Rp21 miliar. Karena itu, Gerindra meminta kepastian alokasi anggaran dalam APBD Murni 2027 agar seluruh target operasional dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Untuk Koridor Pasuruan, peluncuran ditargetkan pada April 2027. Gerindra mencermati telah adanya alokasi anggaran sebesar Rp7,8 miliar. Namun, masih diperlukan tambahan kepastian pendanaan sekitar Rp7 miliar untuk menjamin operasional layanan hingga Desember 2027.
"Fraksi mencermati adanya alokasi anggaran sebesar Rp7,8 miliar yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, masih diperlukan kepastian pemenuhan kebutuhan layanan hingga Desember 2027 sebesar Rp7 miliar," jelasnya.
Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim diminta memperjelas peruntukan kedua alokasi tersebut. Jangan sampai layanan sudah diluncurkan, tetapi justru terkendala kekurangan biaya operasional.
Sementara itu, Koridor Madiun Raya ditargetkan beroperasi pada Oktober 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Mengingat kajian koridor tersebut telah rampung, pemerintah diminta segera menyiapkan anggaran sekitar Rp7 miliar.
Adapun Koridor Jombang–Mojokerto ditargetkan meluncur pada November 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kebutuhan anggarannya juga diperkirakan mencapai Rp7 miliar.
Menurut Gerindra, pengembangan koridor tersebut bukan sekadar memperluas jangkauan transportasi umum. Layanan Jombang–Mojokerto juga berpotensi memperkuat konektivitas kawasan pesantren, destinasi wisata sejarah, pusat ekonomi, hingga simpul transportasi.
Cahyo menegaskan, pengembangan Trans Jatim harus mengedepankan pemerataan dan keadilan antardaerah. Penentuan koridor tidak boleh hanya mempertimbangkan potensi jumlah penumpang, tetapi juga kebutuhan perjalanan masyarakat dan keterbatasan pilihan angkutan umum.
"Fraksi Gerindra menilai pengembangan Trans Jatim berbasis wilayah Bakorwil harus mengedepankan pemerataan dan keadilan antardaerah. Penentuan koridor maupun alokasi anggaran tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek jumlah penumpang, tetapi juga kebutuhan perjalanan masyarakat, keterbatasan pilihan angkutan umum, serta kemudahan menjangkau pusat kegiatan dan pelayanan dasar," ungkapnya.
Besarnya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur turut memperkuat urgensi pengembangan transportasi publik. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah kendaraan bermotor di Jatim mencapai sekitar 26,7 juta unit. Angka tersebut merupakan yang terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Barat.
Jumlah itu terdiri atas lebih dari 20 juta sepeda motor dan sekitar 5,6 juta mobil penumpang.
"Kondisi tersebut memperkuat alasan bagi Pemerintah Provinsi untuk menyediakan angkutan umum yang andal dan terjangkau agar masyarakat memiliki pilihan untuk pergi bekerja, bersekolah, mengakses layanan dasar, dan melakukan perjalanan antardaerah," katanya.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Gerindra meminta gubernur menugaskan TAPD dan Dishub Jatim menyinkronkan alokasi anggaran dengan kesiapan rute, sarana dan prasarana, proses pengadaan layanan, serta koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Setiap target peluncuran juga harus dilengkapi indikator kesiapan yang dapat dipantau DPRD. Termasuk jaminan keberlanjutan operasional, keselamatan perjalanan, keterjangkauan tarif, ketepatan jadwal, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Pengembangan Trans Jatim tersebut diharapkan berjalan seiring dengan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi yang mendekati tahap penyelesaian. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum pengembangan layanan, termasuk integrasi antarkoridor dengan moda transportasi lain dan angkutan pengumpan atau feeder.
Soroti Dominasi Belanja Operasi, Belanja Modal Hanya 6,1 Persen
Selain transportasi publik, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terhadap struktur APBD Jatim 2027. Salah satu perhatian utamanya adalah komposisi belanja daerah yang dinilai masih membutuhkan penajaman prioritas.
Berdasarkan hasil pembahasan terakhir Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar Rp26,546 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,687 triliun, pendapatan transfer Rp8,831 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar.
Gerindra mencermati kenaikan pendapatan dibandingkan postur awal Nota Keuangan terutama berasal dari tambahan transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, PAD justru mengalami koreksi turun, meskipun kontribusinya mencapai sekitar 66,6 persen terhadap total pendapatan daerah.
Untuk itu, Pemprov Jatim diminta memperkuat basis penerimaan melalui pemutakhiran data pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah, serta pembenahan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Namun, upaya meningkatkan pendapatan tersebut harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Dari sisi belanja, APBD Jatim 2027 direncanakan sebesar Rp27,637 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp20,808 triliun, belanja modal Rp1,680 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, serta belanja transfer Rp5,054 triliun.
Gerindra menyoroti dominasi belanja operasi yang mencapai sekitar 75,3 persen. Sementara itu, alokasi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Komposisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik.
Fraksi meminta TAPD menyajikan perhitungan belanja wajib secara terperinci, termasuk anggaran pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengawasan, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Perhitungan belanja pegawai juga harus menjelaskan komponen yang diperhitungkan maupun dikecualikan. Begitu pula dengan belanja modal yang perlu dibedakan secara jelas dari penghitungan belanja infrastruktur pelayanan publik.
Minta Proyeksi SiLPA Lebih Realistis
Pada aspek pembiayaan, defisit APBD Jatim 2027 direncanakan sekitar Rp1,091 triliun dan ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama.
Penerimaan pembiayaan bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sekitar Rp409,177 miliar.
Gerindra mengingatkan agar proyeksi SiLPA tidak sekadar dijadikan instrumen untuk menutup defisit. Perhitungannya harus didasarkan pada realisasi terkini serta memperhatikan kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan.
Pemprov juga diminta menyiapkan langkah penyesuaian apabila hasil audit menunjukkan adanya perbedaan dengan proyeksi awal.
"Pengelolaan kas harus menjamin ketepatan pembayaran serta mencegah dana mengendap tanpa manfaat pelayanan," jelas Cahyo.
Selain itu, Gerindra mendorong efisiensi belanja penunjang, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
Setiap proyek infrastruktur harus didukung kesiapan dokumen teknis, kepastian lokasi, jadwal pengadaan, dan indikator manfaat yang terukur. Persiapan pengadaan juga perlu dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Di sektor pangan dan ekonomi kerakyatan, Gerindra meminta program peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan tetap mendapatkan dukungan anggaran.
Prioritasnya mencakup pemulihan jaringan irigasi, perlindungan usaha tani, ketersediaan benih dan sarana produksi, kesehatan ternak, penanganan pascapanen, hingga pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
Dukungan terhadap UMKM dan desa wisata juga diharapkan lebih berorientasi pada peningkatan omzet, perluasan akses pasar, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara di sektor lingkungan hidup, pemerintah diminta menjaga kesinambungan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber air, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan sampah.
Pada sektor pendidikan, Gerindra menekankan pentingnya peningkatan mutu dan pemerataan layanan. Perhatian khusus diberikan terhadap penanganan anak tidak sekolah, bantuan bagi keluarga prasejahtera, perbaikan sarana SMA/SMK/SLB, serta penguatan pendidikan vokasi.
Program pelatihan kerja juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Tidak hanya berdasarkan jumlah peserta, tetapi juga tingkat penempatan kerja dan peningkatan pendapatan setelah mengikuti pelatihan.
Karena itu, hubungan antara lembaga pelatihan dan dunia usaha perlu diperkuat agar keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Di bidang kesehatan, Gerindra mendorong keseimbangan antara pelayanan rujukan dengan layanan promotif dan preventif. Sejumlah prioritas yang disoroti meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanganan stunting, tindak lanjut program Cek Kesehatan Gratis, perlindungan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, serta pelayanan bergerak di wilayah terpencil dan kepulauan.
Fraksi juga meminta perbaikan pengelolaan klaim rumah sakit dan penyusunan tahapan pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan.
Pengawasan Bansos dan Hibah Diperketat
Pengawasan bantuan sosial dan hibah turut menjadi perhatian Gerindra. Fraksi meminta penggunaan data penerima yang sah, mutakhir, dan bebas duplikasi.
Rekonsiliasi jumlah lembaga dan nominal hibah, verifikasi kelayakan penerima, hingga pengawasan pertanggungjawaban harus dilakukan secara konsisten.
Inspektorat juga diminta tetap memiliki kapasitas menjalankan pengawasan berbasis risiko, terutama terhadap hibah, bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta pinjaman daerah.
Seluruh catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan APBD 2027. Termasuk menuntaskan selisih perangkaan, ketidaksesuaian data, serta kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) beserta indikator kinerjanya.
Meski menyampaikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.
"Gerindra berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi kumpulan angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi kemajuan Jawa Timur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Cahyo.
Editor : Wahyudi
