KLIKJATIM.Com | Jember - Perjuangan panjang untuk mengabadikan jasa Letkol Mochammad Sroedji akhirnya mencapai titik bersejarah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada pejuang asal Jember tersebut dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Penganugerahan ini menjadi pengakuan negara atas pengabdian Sroedji dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui perjuangan militer dan gerilya di wilayah eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur.
Gelar tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pengusulan yang telah dimulai sejak 1972. Selama lebih dari lima dekade, keluarga, masyarakat, peneliti sejarah, dan berbagai elemen masyarakat terus memperjuangkan agar jasa Sroedji memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
Cucu Letkol Mochammad Sroedji, Irma Devita Purnamasari, menyambut penganugerahan tersebut dengan rasa syukur dan haru. Baginya, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan atas perjuangan sang kakek, tetapi juga pengingat agar semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air terus diwariskan.
“Bagi kami, Eyang Sroedji selalu terasa hadir ketika bangsa ini sedang menghadapi keadaan genting. Semasa hidupnya, beliau hadir melalui keberanian dan perjuangannya. Kini, keteladanan beliau kembali mengingatkan kita untuk bersatu dan mencintai Indonesia,” ungkap Irma dalam keterangan tertulis yang diterima Klikjatim.com, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Irma, salah satu nilai penting yang diwariskan Sroedji adalah kemampuannya merangkul berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun agama.
Keluarga berharap pengakuan negara tersebut dapat memperkuat semangat persatuan, keberanian membela kebenaran, menjaga kepercayaan, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Dari Mantri Kesehatan Menjadi Komandan Pejuang Kemerdekaan
Letkol Mochammad Sroedji lahir di Bangkalan, Madura, pada 1 Februari 1915. Sebelum terjun dalam perjuangan militer, ia bekerja sebagai mantri malaria di Djawatan Kesehatan Rakyat Jember pada 1938 hingga 1943.
Di luar pekerjaannya, Sroedji aktif dalam organisasi Muhammadiyah, Indonesia Moeda, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Jalan pengabdiannya kemudian berubah ketika ia mengikuti pendidikan perwira Pembela Tanah Air (PETA) Angkatan Pertama di Bogor pada 1943. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia mendapatkan penugasan di Jember.
Pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sroedji terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Jember. Ia kemudian dipercaya memimpin Batalyon I BKR yang dikenal sebagai Batalyon Alap-alap atau Batalyon Sroedji.
Di bawah kepemimpinannya, pasukan tersebut menjalankan berbagai tugas penting pada masa awal kemerdekaan, mulai dari pelucutan senjata tentara Jepang, pengamanan wilayah, hingga penyelamatan dan pemindahan tawanan perang serta interniran.
Ketika pertempuran Surabaya pecah pada November 1945, Batalyon Alap-alap turut memperkuat pertahanan di sejumlah wilayah, termasuk sektor selatan.
Karier militernya terus berkembang. Pada 1947, Sroedji dipercaya menjabat Komandan Resimen Infanteri 39/Menak Koncar/Divisi VII Suropati.
Saat Agresi Militer Belanda I berlangsung pada Juli 1947, ia memimpin pasukannya menjalankan strategi gerilya di wilayah Lumajang, Probolinggo, dan sebagian Jember Selatan.
Kepercayaan yang lebih besar kembali diberikan kepadanya pada 17 Desember 1948 ketika ditetapkan sebagai Komandan Brigade III/Divisi I Damarwulan.
Memimpin Wingate Action Menembus Garis Pertahanan Belanda
Salah satu bagian penting dalam perjalanan perjuangan Sroedji terjadi setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.
Dalam situasi ketika sejumlah wilayah Republik dikuasai Belanda, Sroedji memimpin gerakan kembali ke wilayah Besuki melalui operasi wingate action. Operasi ini merupakan strategi pergerakan pasukan untuk menembus kembali wilayah Republik yang berada di belakang garis pertahanan musuh.
Dengan kondisi medan yang berat dan keterbatasan logistik, pasukan Brigade III Damarwulan akhirnya berhasil memasuki kembali wilayah Besuki pada 14 Januari 1949.
Sejarawan Jember, RZ Hakim, menilai keunggulan kepemimpinan Sroedji tidak hanya terletak pada kemampuan memimpin pertempuran. Ia juga memiliki kapasitas mengorganisasi dan mengoordinasikan ribuan orang yang tersebar di berbagai wilayah dalam kondisi perang.
Menurut Hakim, jaringan koordinasi yang dibangun Sroedji menjangkau kawasan lereng Pegunungan Hyang, tepian kota, hingga daerah pesisir.
Penelitian mengenai sosok Sroedji memang menghadapi keterbatasan sumber tertulis. Ia tidak meninggalkan catatan pribadi maupun buku harian yang dapat menjadi rujukan langsung untuk memahami pemikiran dan pengalaman perjuangannya.
“SROEDJI memang tak pernah meninggalkan catatan semacam buku harian untuk bisa saya pelajari. Catatan yang ada hanyalah sederet surat perintah kepada pasukan Divisi I/Brigade III Damarwulan. Layaknya surat perintah ala tentara, tentu menyebalkan untuk dibaca. Apalagi, jumlah surat-surat semacam itu yang berhasil saya lacak adalah sedikit. Namun ada banyak kesaksian tentang sosoknya yang telah kami himpun selama beberapa tahun,” tulis Hakim.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian Hakim adalah perpindahan ribuan orang dari wilayah Karesidenan Besuki menuju Karesidenan Kediri dengan titik kumpul di Blitar.
Perpindahan tersebut merupakan dampak perjanjian Indonesia-Belanda yang mengharuskan pasukan dan kelompok masyarakat meninggalkan wilayah tertentu menuju daerah yang berada dalam kendali Republik.
Hakim memperkirakan terdapat sekitar 5.000 orang yang harus dikoordinasikan dalam perjalanan tersebut. Baginya, peristiwa itu menunjukkan dimensi kepemimpinan Sroedji yang tidak hanya berkaitan dengan strategi militer, tetapi juga kemampuan mengatur pergerakan masyarakat dalam situasi darurat.
Ia juga menyoroti keberhasilan Sroedji membangun komunikasi melalui jaringan kurir untuk mendukung operasi wingate di kawasan dengan kondisi geografis berbukit-bukit.
“Perjalanan wingate, kembali ke kantong masing-masing di belakang garis musuh, adalah perintah Soedirman yang dilakukan dengan baik oleh Sroedji. Sekali lagi, ia mengkoordinir ribuan nyawa untuk kembali pulang. Konsep kurir di bawah instruksi Sroedji juga terbukti berhasil baik, mengingat kondisi wilayah yang berbukit-bukit, yang sama sekali tidak mudah,” tulis Hakim.
Dalam mempertahankan wilayah Republik, Sroedji juga menerapkan sistem pertahanan gerilya wehrkreise. Strategi ini membagi wilayah pertahanan ke dalam sejumlah sektor agar perlawanan tetap berjalan secara terorganisasi meskipun pasukan berada di tengah kepungan musuh.
Gugur di Karang Kedawung, Jember
Perjuangan Sroedji berakhir pada 8 Februari 1949 di Karang Kedawung, Jember. Ia gugur ketika memimpin langsung pasukannya menghadapi pasukan Belanda.
Catatan sejarah militer Brigade III Damarwulan menyebutkan bahwa Sroedji tetap melakukan perlawanan dan tidak menyerah dalam pertempuran tersebut.
Setelah gugur, jenazahnya diperlakukan secara tidak manusiawi dan dipertontonkan kepada masyarakat Jember oleh pihak Belanda sebagai bagian dari propaganda.
Pengorbanan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan eks Karesidenan Besuki.
Pengusulan Sejak 1972 Akhirnya Mendapat Pengakuan
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sroedji merupakan bagian dari penetapan tokoh penerima penghargaan nasional tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, sebelumnya menjelaskan bahwa jumlah penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, sejumlah tokoh telah melalui proses pengusulan berulang kali sebelum akhirnya dinyatakan memenuhi persyaratan.
“Biasanya kan paling banyak itu 10. Nah, tahun ini karena memang yang memenuhi syarat itu juga cukup banyak dan banyak yang sudah diusulkan bertahun-tahun, ada yang sudah 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali,” ungkap Fadli di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 8 November 2026.
Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional dapat berasal dari masyarakat, perguruan tinggi, maupun komunitas. Selanjutnya, usulan diteliti dan dikaji secara berjenjang melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), tingkat provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Hasil kajian tersebut kemudian dibahas oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan.
Bagi keluarga Sroedji, penganugerahan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk menjaga warisan sejarah sang pejuang.
Irma menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, veteran, keluarga pejuang, peneliti sejarah, tokoh masyarakat, serta warga Jember yang selama ini ikut memperjuangkan dan merawat ingatan tentang Sroedji.
Keluarga berharap kisah perjuangan tersebut semakin dikenal melalui pendidikan, penelitian, penulisan sejarah, pementasan, hingga kegiatan napak tilas.
“Gelar ini membawa tanggung jawab bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh merawat warisan beliau. Harapan kami, nama Sroedji dapat menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai golongan. Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan begitu besar harus kita jaga bersama, dengan hati yang lapang dan kesediaan untuk saling merangkul,” tutup Irma.
Kini, setelah pengusulan yang dimulai sejak 1972, nama Letkol Mochammad Sroedji resmi memperoleh pengakuan negara sebagai Pahlawan Nasional. Bagi masyarakat Jember dan kawasan eks Karesidenan Besuki, penghargaan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali sejarah perjuangan daerah sekaligus mewariskan nilai keberanian, persatuan, dan pengabdian kepada generasi mendatang.
Editor : Wahyudi
