KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membentuk Forum Human Resources Development (HRD) yang melibatkan sekitar 33 perusahaan. Forum ini disiapkan untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal agar peluang kerja bagi masyarakat Gresik semakin terbuka.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya membuka lowongan pekerjaan. Dunia usaha juga diharapkan ikut berperan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri.
"Kami berharap perusahaan tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Gresik, tetapi juga ikut mendidik dan meningkatkan kemampuan mereka agar siap memasuki dunia kerja," kata Alif di Gresik, Senin (9/11/2026).
Alif juga mendorong perusahaan menyediakan program magang bagi pelajar SMA/SMK, mahasiswa, hingga lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Pengalaman kerja yang disertai sertifikat atau surat keterangan resmi dinilai dapat menjadi bekal untuk meningkatkan daya saing pencari kerja.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo turut mengajak perusahaan memperkuat komitmen dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat.
Dia mengingatkan, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
"Karena itu, implementasinya membutuhkan dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha," tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin menjelaskan, pembentukan Forum HRD merupakan upaya menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal.
"Persoalannya bukan semata-mata kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga bagaimana mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kita miliki," ujarnya.
Melalui forum tersebut, Disnaker akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan sebagai pusat informasi atau demand center. Data itu nantinya menjadi acuan dalam menyusun program pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui layanan Gresik Kerja.
Pemkab Gresik juga menyiapkan penguatan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada 2027.
"Pelatihan akan diarahkan sesuai kebutuhan industri agar keterampilan yang dimiliki masyarakat lebih relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan," imbuh Zainul.
Dalam struktur awal kepengurusan, PT Freeport Indonesia dipercaya menjadi ketua Forum HRD Kabupaten Gresik. Sementara PT Petrokimia Gresik dan PT BKMS ditunjuk sebagai wakil ketua. Susunan kepengurusan tersebut selanjutnya akan ditetapkan secara resmi melalui keputusan kepala daerah.
Pemkab Gresik juga berencana memperluas jangkauan forum hingga tingkat kecamatan, khususnya di wilayah yang menjadi kawasan industri, seperti Driyorejo, Manyar, Bungah, Wringinanom, dan Menganti.
Dengan keterlibatan perusahaan dalam forum tersebut, pemerintah berharap informasi kebutuhan tenaga kerja dapat dihimpun secara lebih terintegrasi. Langkah ini sekaligus menjadi dasar penyusunan program peningkatan kompetensi masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Pemkab Gresik menargetkan kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan investasi dan industri, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Editor : Abdul Aziz Qomar
